#peternakan#PMK

Pedagang Kambing di Tubaba Keluhkan Aturan SKKH

( kata)
Pedagang Kambing di Tubaba Keluhkan Aturan SKKH
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


Panaragan (Lampost.co) -- Sejumlah peternak kambing di Tulangbawang Barat (Tubaba) mengeluhkan aturan wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) saat hendak mengirim hewan ternak keluar daerah. Aturan itu berlaku sejak zona merah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) ditetapkan.


Salah satu anggota paguyuban jual beli kambing di Pasar Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Arif Nurohman, mengatakan tahun ini usaha mereka terancam gulung tikar. Pasalnya, mereka tidak bisa mengirimkan pesanan keluar daerah seperti tahun tahun sebelumnya.

"Kami biasanya jelang lebaran Iduladha selalu mengirim keluar daerah seperti Palembang, Jambi, dan kota lain. Tapi sejak PMK kami tidak bisa lagi, ada kawan yang nekat mengirim ke Bengkulu sampai sana harus balik lagi karena tidak memiliki SKKH," kata, Arif, Sabtu, 11 Juni 2022.

Pihaknya berharap agar dinas terkait mempermudah birokrasi pengurusan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

"Kami harapkan pemerintah daerah bisa mempermudah pengurusan SKKH itu, karena kami yakin 100 persen kambing yang kami kirim dari sini sangat sehat," ujarnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) pembibitan dan produksi, Dinas Peternakan Tubaba, Supardiono, meminta para pedagang untuk bersabar sementara waktu hingga Tubaba dinyatakan aman dari penyebaran PMK.

"Saat ini Kabupaten Tubaba menyandang status zona merah PMK sehingga lalu lintas perdagangan ternak untuk sementara dibatasi," ujarnya.

Iya membenarkan, jika pedagang hewan ternak yang hendak mengirim ternaknya keluar daerah harus memiliki dokumen SKKH.

"Yang menjamin bahwa ternak yang dikirim keluar daerah asal tersebut dalam kondisi yang sehat, aman tidak membawa bibit penyakit hewan menular yang bisa membahayakan daerah penerima," pungkasnya.

Winarko








Berita Terkait



Komentar