#lampung#pkor#pkl

Pedagang Kaki Lima di PKOR bakal Ditertibkan

( kata)
Pedagang Kaki Lima di PKOR bakal Ditertibkan
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) --Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengeluarkan surat teguran kepada para pemilik kios dan pedagang kaki lima baik yang berada di dalam maupun di luar pagar area PT Way Halim, Kelurahan Perumnas. Mereka diminta membongkar dan membereskan tempat usahanya untuk pindah ke tempat lain.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Teguran Nomor: 700/831/V.05/2019 yang ditandatangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Jayadi tertanggal 5 November 2019. Dalam surat tersebut tertulis berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta hasil rapat teknis penertiban dan pengamanan area PT Way Halim Permai tanggal 21 Oktober 2019. Satpol PP meminta para pemilik kios dan pedagang kaki lima yang berada di dalam maupun luar pagar area PT Way Halim Permai, Jalan Sultan Agung, Jalan Sumpah Pemuda, jalan akses masuk ke PKOR sisi kiri mulai Mie Aceh dan jalan lingkar yang menghadap PKOR untuk segera membongkar dan mencari tempat usaha lain. Para pedagang diberi toleransi limit waktu 7 hari mulai 6 sampai 14 November 2019. Jika tidak mengindahkan teguran, pihaknya akan melakukan langkah selanjutnya sesuai peraturan yang ada.

"Apabila teguran tidak diindahkan, kami sampaikan surat teguran lagi dikasih waktu 7 hari. Jika tidak diindahkan lagi, kami keluarkan peringatan kedua selama 3 hari. Jika masih juga tidak diindahkan, kami peringatkan lagi selama 3 hari. Kalau dikalkulasikan kami berikan waktu 20 hari kerja. Kalau peringatan enggak digubris berarti mereka enggak mau membereskan tempat dagangnya, kami beresin,"kata Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Satpol PP Lampung, Lakoni Ahmad, Senin, 11 November 2019.

Dia menjelaskan lokasi yang akan dibersihkan adalah area milik PT Way Halim karena di lokasi tersebut rencananya akan dibuat sport center yang berintegrasi dengan PKOR. Dia menambahkan pernah ada sengketa tanah yang kasusnya sudah inkrah sampai di Mahkamah Agung.

“Jika ada masyarakat memiliki sertifikat tanah atau hak milik sesuai peraturan perundangan, maka tidak akan digusur. Tadi ada masyarakat yang menyerahkan sertifikat tanah. Nah itu akan kami kaji, kalau mereka punya hak milik atau sertifikat tanah yang sesuai dengan ketentuan, tidak akan digusur," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar