#Korupsi#ojk

PDI P Belum Mau Urus Pengganti Nurhasanah di DPRD Lampung

( kata)
PDI P Belum Mau Urus Pengganti Nurhasanah di DPRD Lampung
Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912, Nurhasanah menjadi tersangka. Ia menjabat sebagai ketua BPA periode 2018—2020. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Nurhasanah resmi ditahan Kejaksaan Agung atas kasus pelanggaran undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Perkaranya pun segera disidang di Pengadilan Jakarta Selatan.

Ia terancam dicopot dengan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Nama yang berpeluang kuat menggantikannya adalah Zulfahmi Hasan Azhari. Ia merupakan calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Lampung dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan III Lampung pada Pemilu 2019. Zulfahmi memperoleh 13.358 suara dan berada di urutan ke tiga di bawah Nurhasanah yang memperoleh 27.741 suara, dan Watoni Noerdin 16. 556 suara 

Meski begitu, DPD PDI Perjuangan Lampung mengaku belum fokus terhadap rencana PAW Nurhasanah. Saat ini, DPD hanya sedang giat berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan terkait permasalahan pidana yang menjerat eks Ketua DPRD Provinsi Lampung itu.

"Belum. Nanti, " kata Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI Perjuangan Lampung, Watoni Noerdin, Minggu, 4 Juli 2021. 

Baca: Nurhasanah Ditahan Kejagung, PDIP Lampung Koordinasi ke DPP

 

Watoni mengatakan, mengacu hasil Kongres PDI Perjuangan di Bali pada 2019, partai tidak akan mentolerir kadernya yang terlibat tindak pidana korupsi, narkoba, dan kekerasan.

"Kami akan berikan laporan dulu ke DPP atas kejadian ini," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Penyidik OJK melimpahkan Nurhasanah, mantan Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Periode 2018-2020  ke Kejaksaan Agung. Dia diduga melanggar UU OJK dan resmi menjadi tahanan kejaksaan sejak 29 Juni 2021. Nurhasanah telah ditetapkan menjadi tersangka pada 4 Maret lalu.

"Benar sudah tahap II, di Kejari Jakarta Selatan pada 29 Juni 2021, lalu," kata Kasubid Kehumasan Puspenkum Kejagung, Mohamad Isnaeni.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar