#spam#airbersih

PDAM Way Rilau Serahkan soal SPAM kepada Putusan KPPU

( kata)
PDAM Way Rilau Serahkan soal SPAM kepada Putusan KPPU
DIrektur PDAM Bandar Lampung AZP Gustimigo. Lampost.co/Asrul Septian Malik

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menimbulkan berbagai polemik. Empat pejabat Kementerian PUPR ditangkap KPK karena kasus korupsi proyek tersebut hingga pengerjaan yang dilaksanakan asal jadi sehingga menimbulkan banyaknya titik galian SPAM yang amblas dan dikeluhkan pengemudi serta masyarakat.

Kemudian, adanya tender pengerjaan yang diduga tidak fair di Bandar Lampung. Perkara tersebut pun dilaporkan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sudah beberapa kali menjalani sidang.

Dikonfirmasi, Direktur PDAM Way Rilau AZP Gustimigo membenarkan adanya pelaporan tersebut. Namun, dia membantah adanya upaya tidak fair pada tender tersebut.

"Iya benar, tapi itu (tender tidak fair) enggaklah, kami sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya, Senin, 1 Januari 2020.

PDAM Way Rilau menyerahkan apa pun keputusannya kepada KPPU pusat. "Iya kami menunggu saja apa keputusan KPPU," katanya.

Sidang perdana soal tender tersebut digelar di Jakarta sejak 21 Agustus 2019, dengan perkara nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung. Dalam perkara tersebut, terlapor yakni, terlapor I PDAM Way Rilau, terlapor II PT Bangun Cipta Kontraktor, dan terlapor III PT Bangun Tjipta Sarana. (AH)

Berdasarkan pantauan Lampost.co di website KPPU RI, sidang terakhir dilaksanakan pada 19 Desember 2019 di Jakarta. Sidang perkara 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung yang dipimpin Majelis Komisi Chandra Setiawan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan alat bukti.

Pada sidang tersebut KPPU memanggil terlapor yang didampingi kuasa hukumnya. Dia menjelaskan mengacu pada Perkom Nomor 1 Tahun 2019 khususnya Pasal 56 disebutkan Majelis Komisi dibantu oleh panitera melakukan pemeriksaan terkait keaslian surat dan/atau dokumen dalam sidang majelis komisi yang disaksikan investigator penuntut dan terlapor atau kuasanya.

Adapun urutan pemeriksaan diawali dengan dokumen yang diajukan investigator, kemudian dilanjutkan dengan dokumen yang diajukan para terlapor. Kemudian sidang pun juga pernah digulirkan di Lampung pada 11 dan 12 Desember 2019.

KPPU menghadirkan terlapor I yakni PDAM Way Rilau Bandar Lampung pada pemeriksaan perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar