Pbbkemenlu

PBB Sahkan 5 Resolusi yang Diprakarsai Indonesia dalam Setahun

( kata)
PBB Sahkan 5 Resolusi yang Diprakarsai Indonesia dalam Setahun
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Lampost.co/Dok


JAKARTA (Lampost.co) -- Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menuturkan ada lima resolusi hasil inisiatif Indonesia yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kurun waktu satu tahun. Kelima resolusi ini telah diadopsi, baik di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) maupun Sidang Majelis Umum PBB (SMU PBB).

Satu resolusi diadopsi DK PBB, yakni Resolusi DK PBB No.2538 mengenai Women in Peacekeeping Operations. Sementara empat resolusi lainnya diadopsi oleh SMU PBB.

Empat resolusi yang diadopsi SMU PBB antara lain, International Year of Creative Economy for Sustainable Development 2021, Global Solidarity to fight Covid-19, Global Health and Foreign Policy, Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All, dan International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers a Result of the Covid-19 Pandemic to Support Global Supply Chains.

"Ini adalah di luar resolusi yang bersifat perpanjangan mandat, atau yang Indonesia pimpin pembahasannya atas nama Gerakan Non Blok atau kelompok G77," kata Retno dalam jumpa pers virtual pada Rabu, 16 Desember 2020.

Menlu Retno menambahkan, Indonesia memimpin pembahasan mengenai Afghanistan sebagai Co-penholders di DK PBB. Sementara di SMU PBB, Indonesia memimpin pembahasan 14 resolusi, baik atas nama Gerakan Non Blok, G-77, atau dalam kerangka kerja sama lainnya.

Resolusi atas inisiatif Indonesia yang terakhir diadopsi Global Health and Foreign Policy. Resolusi ini membahas mengenai kebijakan kesehatan publik.

"Negara anggota PBB didorong memperkuat sistem kesehatan nasional melalui layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong penguatan ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari kesiapsiagaan untuk keadaan darurat," kata dia.

Selain itu, resolusi ini juga mengimbau setiap negara untuk memantau dampak tidak langsung dari pandemi bagi pelayanan kesehatan. Tak hanya itu, negara anggota PBB juga diimbau mendukung pendataan bagi ACT Accelerator (Access to COVID 19 Tools Accelerator), serta distribusi setara atas alat diagnostik, terapi, dan vaksin. Resolusi ini diadopsi pada Senin, 14 Desember kemarin oleh SMU PBB.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar