#pbb#pajak

PBB di Pesibar Rawan Jadi Komoditas Politik

( kata)
PBB di Pesibar Rawan Jadi Komoditas Politik
Pajak bumi dan bangunan. Ilustrasi


Krui (Lampost.co) -- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi kewajiban bagi masyarakat. Namun, pendapatan daerah itu berpotensi menjadi komoditas politik bagi peserta pemilihan Peratin (kepala desa).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pesisir Barat, Gunawan, memperingatkan kontestasi Pilperatin yang menjanjikan melunasi PBB.

“Kalau calon tersebut menang dan memimpin pekon, PBB jangan dijadikan komoditas politik dengan membayarkan PBB warga,” kata Gunawan, Senin, 28 November 2022.

Cara itu berpotensi menyebabkan peratin terjerumus dalam tindakan korupsi karena memanfaatkan dana desa (DD) untuk memenuhi janjinya.

“Untuk menggenjot PBB, camat bisa mengambil peran aktif dengan melakukan pendekatan persuasif kepada peratin agar segera melunasi PBB,” kata dia.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar