Pilkadalamteng

Paslon Pilkada Bisa Jadi Aktor Intelektual Politik Uang

( kata)
Paslon Pilkada Bisa Jadi Aktor Intelektual Politik Uang
Sidang pelanggaran TSM di Hotel Bukit Randu, Senin, 28 Desember 2020. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Muhtadi, menjelaskan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah yang dilaporkan melakukan politik uang bisa dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagai aktor intelektual.

Hal itu terungkap dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dalam perkara dugaan pelanggaran politik uang TSM atas laporan calon bupati dan wakil bupati, Nessy Kalviya-Imam Suhadi terhadap pasangan calon Musa Ahmad-Ardito Wijaya pada Pilkada Lampung Tengah, di Hotel Bukit Randu, Senin, 28 Desember 2020.

Saksi Muhtadi mengatakan majlis hakim bisa menggunakan dua pendekatan yakni hukum originalizem dan non original dalam mengambil keputusan.

"Jika melihat fakta di lapangan yang digunakan dalam mengambil putusan, pasti terjadi money politik dan memenuhi unsur TSM. Tapi aktornya bukan calon, tim kampanye, ASN, atau penyelenggara. Sebab, digerakkan orang lain. Sementara dikoordinir calon selaku pelaku intelektual," katanya.

Sementara jika dilihat dari Perbawaslu dalam kasus pelanggaran TSM salah satu unsurnya yang harus terpenuhi adalah masif dengan minimal 50 persen ditambah 1 wilayah atau kecamatan terjadi pelanggaran.

Namun, jika menggunakan originalizem tidak hanya terbatas 50 persen kecamatan, tetapi harus berlaku hingga 50 persen jumlah TPS di kabupaten terebut. Sedangkan dengan pendekatan non original, tidak mempersoalkan persentase kecamatan atau TPS, tetapi dilihat adanya politik uang. Sehingga terbukti ada calon yang menang dengan proses yang dilakukan tidak jujur.

"Tapi bisa juga kedua pendekatan itu dipadukan. Keduanya atau salah satu pendekatan itu menjadi pilihan majelis. Hanya yang harus digarisbawahi tujuan akhir dari proses pilkada itu adalah terpilihnya pemimpin yang jujur dan adil. Kami juga ingin kepala daerah dengan proses yang jujur, adil, dan tidak menggunakan uang," ujarnya.

Sementata itu, lanjut dia, melihat UU Pasal 73 dan 135 serta Perbawaslu 4, tentu hal tersebut tidak terpenuhi unsur TSM dan tidak bisa menjerat calon secara langsung. Sebab, pelaku yang melakukan bukan calon, struktur pemerintah, ASN, atau penyelenggara, melainkan orang pihak lain.

"Tapi peristiwa hukumnya kan ada dan calon yang menggerakan itu. Meski pelakunya bukan calon secara langsung. Jadi dengan pendekatan non originalizem, untuk mencapai keadilan, maka calon ditetapkan terbukti money politic. Jadi sepanjang terbukti dan fakta persidangan mendukung, maka kepastian hukum dengan pendekatan non original harus dikuatkan. Sekali lagi, meski bukan calon yang melakukan langsung, tetap saja pelakunya digerakkan calon. Jadi calon tetap sebagai pelaku utama," ujarnya.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar