paslonpilkada

Paslon Pelanggar Prokes Covid-19 Jadi Sorotan

( kata)
Paslon Pelanggar Prokes Covid-19 Jadi Sorotan
Foto: Praktisi Hukum di Provinsi Lampung, Ahmad Handoko. Dok 


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pandemi covid-19 di Provinsi Lampung masih belum reda. Semua pihak diminta untuk saling menjaga protokol kesehatan pencegahan covid-19 khususnya bagi pasangan calon kepala daerah yang sedang melakukan kampanye dimasyarakat.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus menjadi ajang bagi calon pemimpin untuk memberi contoh yang baik bagi masyarakat khususnya penerapan protokol kesehatan.

Praktisi Hukum di Provinsi Lampung, Ahmad Handoko mengatakan bahwa para calon pemimpin harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya. Para pemilih harus diberikan edukasi cara-cara yang santun dan elegan dalam berpolitik. Ditengah pandemi covid-19 semua orang harus saling menjaga dirinya agar tidak terpapar pandemi yang melumpuhkan berbagai sektor.

"Adanya peningkatan kasus covid-19 menjadi warning kepada paslon untuk tidak melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Kasian masyarakatnya," kata Handoko, Minggu, 11 Oktober 2020.


Bahkan di PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serentak dalam kondisi bencana non alam covid-19. Pada pasal 88D bagi pelanggar protokol kesehatan bisa dikenakan sanksi peringatan tertulis dari Bawaslu, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye serta larangan melakukan kampanye.


Ia juga mencontohkan baru-baru ini seperti di Pesawaran, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan surat peringatan tertulis bernomor: 241/K.LA-07/PM.07.03.03/X/2020 untuk pasangan calon M. Nasir dan Naldi Rinara agar melaksanakan kegiatan politik dan kampanye agar mematuhi peraturan perundang-undangan dan menaati protokol kesehatan covid-19.


"Proses pilkada ini harus dilakukan dengan sehat dan mematuhi peraturan yang berlaku," katanya.


Sebelumnya Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan kampanye tatap muka masih menjadi pilihan utama dibandingkan kampanye secara daring. Hal ini berimplikasi pada jajaran pengawas pemilu yang membutuhkan energi lebih terutama dalam hal pengawasan penerapan protocol covid 19. Pada periode 26 Sepember - 6 Oktober 2020 jajaran Bawaslu telah mengeluarkan sedikitnya 5 (lima) surat peringatan terkait pelanggaran protocol covid 19.


Selain itu masih banyak sekali paslon yang tidak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye dari kepolisian dan tetap melakukan kampanye tatap muka kepada para pendukungnya. Namun ketika didatangi pengawas pemilu, paslon maupun tim kampanye beralasan mereka bukan kampanye melainkan hanya melakukan konsolidasi dan sosialisasi terbatas. 

"Ini kan sebenarnya akal-akakan paslon atau tim pemenangan. Harusnya mereka mengantongi STTP sebelum melakukan kampanye tatap muka,” kata Fatikhatul. 

 

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar