#pilkada#pilgub#politik#moneypolitik

Paslon 1 Serahkan Laporan Pelanggaran Politik Uang pada 13 Kabupaten ke Bawaslu

( kata)
Paslon 1 Serahkan Laporan Pelanggaran Politik Uang pada 13 Kabupaten ke Bawaslu
Tim Kuasa Hukum Paslon 1 M. Ridho Ficardo - Bachtiar Basri, Habiburokhman menunjukkan berkas laporan pelanggaran Pilkada. Foto: Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Tim kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 1, M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri menyerahkan kelengkapan berkas laporan terkait politik uang atau money politik yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung pasangan nomor urut 3, Arinal Djunaidi dan Chusnunia dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 Juni 2018 lalu.

Tim kuasa hukum Paslon 1, Habiburokhman mengatakan pihaknya membawa bukti politik uang di 13 kabupaten/kota yang dilakukan oleh paslon 3. Ia mengatakan bahwa secara hukum menegaskan bahwa politik uang sanksinya bisa mendiskualifikasi calon apabila terbukti dilakukan di 50% kabupaten/kota se-Lampung secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Kalau bukti banyak sekali dari 13 kabupaten/kota. Sisanya akan menyusul, mulai dari kesaksian dan rekaman-rekaman yang kita laporkan. Ini merupakan laporan-laporan yang sudah di akumulasikan dari kabupaten/kota," katanya di Kantor Bawaslu Lampung, Jalan Pulau Morotai, Bandar Lampung, Senin (2/7/2018).

Dia berharap bahwa Bawaslu Lampung menindak lanjuti laporan yang sudah disampaikan. "Kita berharap bawaslu bisa netral dan profesiona dalam mengusut persoalan money politik. Laporan kita fokus pada pendiskualifikasi calon," katanya.

Triyadi Isworo

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar