#rollingpejabat#mutasipejabat#beritalampung#birokrasi

Pascamutasi Pejabat, Pemprov Lampung Komitmen Tata Kembali Birokrasi Sesuai Regulasi

( kata)
Pascamutasi Pejabat, Pemprov Lampung Komitmen Tata Kembali Birokrasi Sesuai Regulasi
Ilustrasi. (Dok.Lampost.co)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk melakukan penataan birokrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Senin (24/6/2019) menggelar pertemuan dengan Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membahas tindaklanjut mutasi pegawai yang tidak sesuai izin Mendagri . 

Mutasi pegawai tersebut dilakukan jelang akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2014-2019 M Ridho Ficardo - Bachtiar Basri. 

Dijelaskan Nunik, dalam pertemuan itu membahas tentang tindaklanjut rekomendasi Surat Mendagri  yang membatalkan mutasi pegawai. "Pada intinya tata birokrasi harus dilakukan sesuai aturan," kata dia. 

Sebelumnya, pada 12 Juni lalu, melalui surat yang dilayangkan kepada Pemprov Lampung, Mendagri membatalkan mutasi pegawai yakni 111 pejabat eselon III dan 314 pejabat eselon IV. 

Lantas Pemprov Lampung menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor G/451/VI.04/Hk/2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 821.22/513/VI.04/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator. Juga Keputusan Gubernur G/452/VI.04/Hk/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur nomor 821.23/514/VI.04/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pengawas.

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar