#listrik

Parosil Temui Kementerian LHK Lapor Soal Listrik Pekon dan Sengketa Lahan

( kata)
Parosil Temui Kementerian LHK Lapor Soal Listrik Pekon dan Sengketa Lahan
Bupati Lambar Parosil Mabsus temui Sekjen Kementerian LHK soal penyelesaian listrik dan sengketa lahan. Dok


Liwa (Lampost.co) -- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menemui Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kamis, 14 Oktober 2021.

Kedatangan bupati terkait permasalahan listrik PLN yang hingga saat ini belum bisa masuk ke Pekon Roworejo dan Sidorejo (Suoh) karena terhalang kawasan hutan lindung serta masalah sengketa lahan masyarakat di Pekon Sukapura (Sumberjaya) yang tak kunjung selesai.

Turut hadir dalam pertemuan itu Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Roosi Tjandrakirana, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yayan, Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Tuti Margiati, kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis Pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Widhi Handoyo.

Selain menjelaskan permasalahan yang dihadapi warga di Sukapura dan permasalahan listrik yang dihadapi warga Pekon Roworejo dan Sidorejo itu, Parosil juga menyerahkan secara langsung dokumen pendukung yang berkaitan dengan permasalahan listrik di Suoh dan permasalahan agraria di Sukapura kepada Sekjen KLHK dengan harapan agar dua permasalahan yang dihadapi masyarakat itu dapat diatasi.

Menanggapi hal itu, Sekjen KLH Bambang Hendroyono meminta pihak terkait dan jajaran KLHK untuk membantu percepatan permasalahan permasalahan listrik di Sidorejo dan Roworejo (Suoh) serta sengketa agraria di Pekon Sukapura.

Untuk permasalahan listrik, Sekjen meminta agar pihak PLN Lampung  melengkapi semua dokumen pendukung yaitu peta kegiatan (pemasangan listrik) detail, kajian lingkungan dan fakta integritasnya.

Sedangkan untuk permasalahan agraria Pekon Sukapura, pihaknya akan mempelajari dan melakukan kajian terlebih dulu terkait percepatan penyelesaianya sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

Mendengar pernyataan dari Sekjen itu, Parosil meminta agar Kabag SDA, Tapem dan pihak OPD terkait lainya untuk segera berkoordinasi dengan PLN Lampung guna melengkapi semua dokumen pendukung penyelesaian permasalahan listrik di dua pekon di Suoh itu.

"Diminta kepada pihak terkait untuk terus menjalin komunikasi secara intensif dengan pihak KLHK untuk upaya percepatan penyelesaian agraria di Sukapura itu," kata Parosil.

Winarko







Berita Terkait



Komentar