#APBDTubaba#mositidakpercaya#APBDTubaba

Paripurna APBD 2023 Tubaba Ditunda karena Sidang Tidak Kourum

( kata)
Paripurna APBD 2023 Tubaba Ditunda karena Sidang Tidak Kourum
Sidang paripurna DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 batal digelar. Lampost.co/ Merwan


Panaragan (Lampost.co)-- Sidang paripurna DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 batal digelar. Pimpinan sidang terpaksa menunda sidang karena anggota yang hadir tidak kourum.

Batalnya sidang tersebut diduga berkaitan dengan mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD setempat, Ponco Nugroho. Sejumlah anggota fraksi enggan hadir karena kehadiran Ponco Nugroho dalam sidang paripurna tersebut.

Sidang yang dipimpin Ponco Nugroho tersebut molor dua jam karena jumlah anggota yang hadir masih enggan menandatangi sidang. Padahal, pagi harinya jumlah anggota dewan yang hadir di gedung DPRD setempat berjumlah 21 anggota dari 30 anggota di DPRD setempat.

Baca Juga : Pembahasan APBD Tubaba Tertunda Imbas Mosi Tidak Percaya dari Anggota DPRD

Namun, saat sidang digelar pukul 12.00 jumlah anggota dewan yang memasuki ruang sidang hanya berjumlah 13 anggota. Karena sidang tidak kourum sidang diskor dua kali namun jumlah anggota yang hadir tetap tidak bertambah.

Sesuai dengan Tata Tertip  DPRD Nomor 01 tahun 2020 pasal 97 ayat 1 huruf C sidang paripurna tersebut harus dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Akibatnya, Ponco selaku pimpinan sidang yang didampingi dua wakil ketua yakni Busroni dan Joko Kuncoro menunda sidang dan menyerahkan penjadwalan ulang kepada badan musyawarah (Banmus) DPRD.

"Karena sidang tidak kourum, maka sidang ditunda sampai batas yang tidak ditentukan," ucap Ponco Nugroho sambil mengetukan palu menutup sidang paripurna tersebut.

Sidang paripurna yang dihadiri Pj Bupati Tubaba Zaidirina Wardoyo dan anggota forkopimda serta sejumlah pejabat eselon II dan III tersebut terlihat tegang karena sejumlah pejabat sekretariat DPRD terlihat lalulalang untuk mengondisikan anggota untuk menghadiri sidang tersebut.

Bahkan, Sekdakab Novriwan Jaya juga turut mendatangi ruangan fraksi-fraksi dan komisi agar sidang patipurna tetap digelar. Kelompok mosi tidak percaya terlihat berkumpul diruang komisi II. Di dalam ruang komisi tersebut sempat gaduh karena kehadiran Ponco ditolak di ruang tersebut.

"Tadi pagi ada 21 anggota yang hadir digedung dewan. Namun ada diantara mereka pergi dan enggan menghadiri sidang karena rapat masih dipimpin pak ketua," ujar sumber di DPRD setempat.

Usai sidang,  pimpinan DPRD kompak enggan memberikan keterangan kepada wartawan. Bahkan, sekretaris  DPRD, Rudi Riansyah menyatakan tidak kourumnya sidang tersebut karena sebagian dari anggota izin karena ada kegiatan diluar daerah.

"Bukan karena mosi sidang ini ditunda. Tapi, sebagian anggota menelpon saya karena ada kegiatan mendesak diluar kabupaten," ujar Rudi.

Menanggapi kekisruhan di DPRD tersebut Pj Bupati Tubaba Zaidirina enggan berkomentar. Ia hanya mengingatkan agar kiranya legislatif dapat berpikir untuk kepentingan masyarakat.

 

"Tujuan kita bekerja ini kan adalah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang arahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Harapan saya sidang kedepan dapat kourum agar tidak berimbas terhadap pembangunan," kata dia.

Dia mengatakan dalam penyampaian KUA-PPAS tahun anggaran 2023 tersebut banyak anggaran yang harus dibahas untuk pembangunan diantaranya pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembentukan Mall pelayanan publik dan persiapan tubaba menjadi kabupaten central ternak.

"Saya berharap rencana pembangunan ini bisa cepat dibahas dan ditetapkan dalam APBD agar pembangunan terus berjalan dengan harapan Tubaba semakin maju kedepan," pungkasnya.

Dian Wahyu K






Berita Terkait



Komentar