#panwaslu#panwascam#bawaslu#pilkada

Panwascam se-Lamsel Dibekali Cara Penyelesaian Sengketa

( kata)
Panwascam se-Lamsel Dibekali Cara Penyelesaian Sengketa
Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lampung Hermasyah saat memberikan pembekalan tata cara penyelesaian sengketa Pilkada. Dok/Humas Bawaslu Lamsel


Kalianda (Lampost.co): Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Lampung Selatan dibekali tata cara penyelesaian sengketa cepat dalam Pilkada Lamsel 2020. Hal tersebut dilakukan karena Pilkada Lamsel berpotensi terjadi sengketa antar sesama peserta pemilihan maupun dengan penyelenggara pemilihan. 

Pembekalan tersebut diberikan pada saat rapat kerja teknis penyelesaian sengketa di Hotel Bandara Syariah Natar, Jumat, 17 Juli 2020. Dalam pembekalan itu, Bawaslu Lamsel menghadirkan narasumber dari Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lampung Hermasyah, akademisi dari Unila Darmawan Purba. 

Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi melalui Kordiv Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Lamsel, Wazzaki, mengatakan berdasarkan Perbawaslu nomor 2/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pilkada bahwa Panwaslu kecamatan dapat menyelesaikan sengketa acara cepat berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu kabupaten/kota.

"Melalui rapat kerja teknis ini sebagai bekal pengetahuan bagi Pengawas adhoc dalam melakukan penanganan ketika terjadi sengketa. Jika ada peserta pemilihan yang keberatan atau merasa dirugikan pada pemilihan bupati dan wakil bupati mendatang, Panwascam bisa menyelesaikan secara cepat," ujarnya.

Menurutnya, dalam penanganan penyelesaian sengketa itu sebisa mungkin untuk dilakukan musyawarah kepada pemohon dan termohon. Hal tersebut sebagai upaya penyelesaian konflik dan apabila tidak terjadi mufakat baru kemudian dilanjutkan melalui penyelesain sengketa nonmediasi.

"Panwacam harus memahami betul perbedaan mediasi dengan adjudikasi. Maka ketika terjadi sengketa Pilkada yang akan datang, panwascam harus mengedepankan proses mediasi dan berkoordinasi dengan bawaslu kabupaten untuk dilakukan pendampingan," kata dia. 

Sementara itu, Anggota Bawaslu Lampung, Hermansyah, mengatakan prinsip penyelesain sengketa dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat. Dimana, prosesnya diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama.

"Namun, di dalam Perbawaslu Nomor 2/2020 Pasal 63 Sengketa bisa diselesaikan tidak pada hari yang sama karena akses geografis yang sulit dijangkau, akses komunikasi yang sulit terjangkau dan/atau Keadaan yang menyebakan Bawaslu atau Panwaslu kecamatan tidak dapat memutus pada hari yang sama. Ini diputus paling lama 3 hari," kata dia.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar