#pilkada#pilkadabandarlampung

Panwascam Pertanyakan Desain APK dari KPU

( kata)
Panwascam Pertanyakan Desain APK dari KPU
APK yang diamankan petugas. Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Bandar Lampung mempertanyakan desain alat peraga kampanye (APK) yang sebelumnya telah difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Karena panwas di beberapa kecamatan ini masih kebingungan, mana desain yang dari KPU, mana dari paslon. Biasanya ada kode, kalau sebelumnya kan ada kode jadi jelas. Kalau ini enggak ada, sedangkan waktu tinggal 26 hari lagi pemilihan," ujar salah seorang panwascam yang tidak ingin disebutkan kepada Lampost.co, Kamis, 12 November 2020.

Menurut dia, mengenai ukuran APK telah dijelaskan melalui PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Namun, yang tetap menjadi pertanyaan dari kebanyakan panwascam adalah desain yang merupakan pengadaan melalui sistem lelang oleh KPU Bandar Lampung yang telah diberikan kepada paslon dan disaksikan Bawaslu. 

"Kalau ukurannya ada itu benar di PKPU, tapi yang dipertanyakan kawan-kawan ini desain APK dari KPU itu seperti apa. Kalau sudah serah terima dan disaksikan Bawaslu kok tidak ada diteruskan ke bawah sama Bawaslu," ujarnya.

Sedangkan, sejak awal serah terima APK dari KPU kepada masing-masing paslon, seluruh panwascam hanya menerima data zona pemasangan APK tapi tidak disertai dengan desainnya. 

"Biasanya desain dari KPU itu dikasih kode atau tanda jadi terdapat pembeda dengan dari paslon. Hal itu untuk mempermudah pengawasan di tingkat bawah, tapi yang ada sekarang kita bingung dan salah akhirnya nanti bisa dituntut orang," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah mengatakan dari hasil rakor dengan Gakkumdu tidak dapat menentukan apakah kasus perusakan APK saat ini terjadi merupakan fasilitas KPU atau murni dari paslon. 

"Gakkumdu berpendapat tidak bisa menentukan itu APK fasilitas KPU atau bukan karena dalam PKPU Nomor 11 disebutkan paslon bisa membuat APK 200 persen lebih banyak dari yang difasilitasi. Gakkumdu pun belum ada penetapan APK itu," ujarnya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar