#salatjumat

Panduan Pelaksanaan Salat Jumat dari MUI Lampung

( kata)
Panduan Pelaksanaan Salat Jumat dari MUI Lampung
Ilustrasi. Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung mengeluarkan maklumat pelaksanaan salat jumat di tengah maraknya korona yang melanda sejumlah wilayh di Indonesia, termasuk Lampung. Imbauan itu bisa menjadi panduan bagi umat Islam di Bumi Ruwa Jurai.

Maklumat Nomor: B-012/DP.P-IX/III/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 itu ditandatangani Ketua MUI Lampung Khairuddin Tahmid dan Sekretaris Basyarudin Maisir. Maklumat itu antara lain berisi, pertama, kabupaten/kota atau daerah dalam wilayahnya, seperti kelurahan, pekon, desa, kampung atau lingkungan yang masih dinyatakan aman/bukan zona merah dari penyebaran virus korona oleh Pemerintah setempat, maka tetap menyelenggarakan salat jumat disertai upaya-upaya pencegahan sesuai ketentuan atau protokol yang ditetapkan pemerintah.

Kedua, kabupaten/kota atau daerah dalam wilayahnya, seperti kelurahan, pekon, desa, kampung atau lingkungan yang telah dinyatakan masuk zona merah penyebaran virus korona oleh Pemerintah setempat. Sehingga terjadi kekhawatiran masyarakat akan penyebaran virus tersebut, maka tidak boleh menyelenggarakan salat jumat sampai dinyatakan aman.

Kemudian, kriteria tentang menghadiri salat jumat (hudlur al-jumu’ah), antara lain orang sehat dan orang tanpa gejala (OTG) wajib menghadiri salat jumat. Kemudian orang dalam pemantauan (ODP) tidak wajib dan dianjurkan tidak menghadiri salat jumat.

Pasien dalam pengawasan (PDP) haram menghadiri salat jumat. Selain itu, orang yang positif terpapar virus korona haram menghadiri salat jumat. Orang yang tidak diwajibkan salat jumat tetap wajib melaksanakan salat zuhur di rumah masing-masing.

"Untuk itu, MUI memberi saran dan ajakan agar takmir masjid melibatkan ulama, tokoh, dan pemerintah setempat dalam penyelenggaraan salat jumat. Kemudian, takmir masjid melakukan usaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti ketentuan atau protokol pencegahan virus korona yang ditetapkan pemerintah," kata Khairuddin Kamis, 26 Maret 2020.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar