#opini#politik#pandanganislam

Pandangan Islam tentang Politik

( kata)
Pandangan Islam tentang Politik
Ilustrasi. (Foto: Dok/Google Images)

PEMILIHAN Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sudah di depan mata. Menjelang pesta demokrasi itu, beragam masalah masih menjadi PR besar bagi penyelenggara maupun pengawas pemilu.

Satu kendala yang belum juga tuntas ialah menekan angka golongan putih (golput), yakni pemilih yang enggan terlibat dalam proses berpolitik lewat pencoblosan di TPS. Padahal, partisipasi masyarakat dalam sebuah demokrasi sangatlah vital dalam menentukan nasib lima tahun ke depan bangsa ini.

Banyak faktor yang menyebabkan sesorang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses berpolitik, meski hanya sekadar jadi pemilih, seperti kurangnya sosialisasi, persoalan administrasi, maraknya politik uang yang menciptakan kebimbangan pemilih, maupun kurangnya pendidikan berpolitik.

Pada Pilgub Lampung 2018 saja, berdasarkan rilis KPU, dari target 77,5%, warga Lampung yang mencoblos di TPS hanya mencapai 72,46%. Jumlah warga yang golput mencapai 1.707.747 orang. Satu masalah lain yang juga menjadi penyumbang angka golput adalah adanya pola pikir dari masyarakat awam bahwa politik sering dinilai sebagai sesuatu yang buruk, kotor, bahkan jahat. Padahal, lewat politik, sebuah keadilan dapat diwujudkan. Melalui politik, kesejahteraan masyarakat juga mampu diraih.

Politik dalam Islam

Bagaimanakah politik dari sudut pandang Islam? Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk permasalahan politik atau dikenal dengan siyasah. Berdasar terminologi, siyasah berarti mengatur, memperbaiki, dan mendidik. Secara asal-usul kata, siyasah mempunyai makna yang berhubungan dengan negara dan kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, hubungan Islam dan politik menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas di negeri ini. Hal itu bukan berarti menghapus cita-cita Islam dan melenyapkan unsur Islam dalam percaturan politik di Tanah Air.

Sejauh mana unsur Islam mampu memberikan inspirasi dalam percaturan politik bergantung pada sejauh mana kalangan muslimin mampu tampil dengan gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik untuk memetakan dan menganalisis transformasi sosial.

Dalam format politik Islam konstitusionalis, unsur genuinitas Islam dan komitmen berbangsa-bernegara tidak akan hilang. Politik Islam konstitusionalis, seperti yang disampaikan Bung Karno perihal politik agama pada awal masa kemerdekaan, ialah bahwa setiap agama dipersilakan mewujudkan agenda, dakwah, dan misi agamanya di Indonesia dengan catatan masih dalam koridor komitmen emat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Maka, apabila ada yang mengatakan Islam tidak usah berpolitik, itu adalah salah besar. Sebab, berpolitik adalah hal yang begitu penting bagi kaum muslimin. Jadi, kita harus memahami betapa pentingnya mengurusi urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam. Terlebih, memikirkan/memperhatikan urusan umat Islam hukumnya wajib.

Di sisi lain, umat Islam Indonesia harus berkontribusi dalam agenda penguatan kehidupan kebangsaan yang bersifat fundamental, seperti mewujudkan kehidupan berbangsa yang penuh damai, memperjuangkan keadilan kesejahteraan anak bangsa, dan menjadikan negara bangsa Indonesia dihormati dan disegani negara lainnya.

Urgensi Berpolitik

Pada zaman Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin dapat dipastikan mereka adalah pemimpin agama sekaligus pimpinan negara. Konsep imamah yang mempunyai fungsi ganda memelihara agama sekaligus mengatur dunia dengan sasaran pencapaian kemaslahatan umum menunjukkan betapa eratnya interaksi antara Islam dan politik. Tentu saja, dalam hal ini politik dimengerti secara mendasar, meliputi serangkaian hubungan aktif antarmasyarakat sipil dan dengan lembaga kekuasaan.

Meskipun politik sudah ada di zaman Rasullah, sayangnya di zaman sekarang banyak masyarakat yang anti dengan politik. Sebab, banyak yang beranggapan politik hanya sebagai ajang menunjukkan siapa yang hebat dan siapa yang ber-uang, karena masyarakat melihat ini hanya ajang mencari kekuasaan.

Padahal, dalam hal ini masyarakat harus melihat lebih luas dan lebih cerdas bahwa betapa pentingnya berpolitik. Nasib bangsa akan ditentukan oleh politik. Jadi, sudah dipastikan bahwa berpolitik itu dihalalkan karena memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan ajaran Islam di suatu negara asalkan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam.

Hendri Apriansyah/Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung

Berita Terkait

Komentar