#PamSwakarsa

Pam Swakarsa Rintisan Jenderal Listyo Beda dengan Era 1998

( kata)
Pam Swakarsa Rintisan Jenderal Listyo Beda dengan Era 1998
Kabis Humas Polda Lampung saat memberikan penjelasan Pam Swakarsa. Lampost.co/Putri


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Wacana kebijakan Pam Swakarsa yang dicetuskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menimbulkan pro kontra. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui maksud dari istilah tersebut.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Z Pandra Arsyad mengatakan Pam Swakarsa yang dimaksud oleh Kapolri, berbeda dengan yang dikenal pada tahun 1998.

Baca juga: Kapolri Beberkan Alasan Aktifkan Lagi Pam Swakarsa

"Pam Swakarsa yang akan diterapkan oleh kepemimpinan Kapolri yakni sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002," ujarnya sata ditemui di ruang kerjanya. Jumat, 5 Februari 2021.

Pandra menerangkan bahwa Polri telah membuat aturan mengenai Pam Swakarsa dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.

Dalam Perpol tersebut Pam Swakarsa terdiri dari satuan pengamanan (satpam), satuan keamanan lingkungan (satkamling), dan yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal.

"Dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Mereka melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing," ujarnya.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut diperlukan berbagai upaya yang tidak terbatas pada Polisi saja tetapi harus didukung oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

"Jumlah anggota Polisi di Indonesia ada sekitar 450 ribu, dan harus menjaga seluruh warga Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa. Makanya kami juga perlu pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang melibatkan masyarakat," kata dia.

Analogi itu, lanjutnya, sangat pas presisi jika melihat konsep Pam Swakarsa. Kerjasama dan peran masyarakat tentunya sangat berarti bagi penanggulangan kejahatan pasa masing-masing lingkungan atau wilayahnya.

"Simpelnya, Pam Swakarsa itu salah satunya adalah Satuan Pengamanan (Satpam). Satpam adalah panjang tangan dari Polri di wilayahnya masing-masing," ujarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat modern dewasa ini Polisi tidak dapat menanggulangi kejahatannya sendirian secara efektif.

Sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 14 ayat (1) huruf F, diaebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya apolri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan pam swakarsa.

"Sebelum menjadi perpanjangan tangan Polri, subjek yang dimaksud pada ayat 14 tentunya kami berikan pembinaan baik fisik maupun mental. Jadi kalau ada penjahat, mereka tidak main pukul tapi tahu apa yang harus diperbuat," ujarnya.

 

Winarko







Berita Terkait



Komentar