#covid-19indonesia

Pakar UGM Sebut PPKM Mikro Harus Dievaluasi

( kata)
Pakar UGM Sebut PPKM Mikro Harus Dievaluasi
Ilustrasi. Medcom.id


Yogyakarta (Lampost.co) -- Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia bukan semata disebabkan adanya varian baru. Masyarakat juga mulai abai menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas (5M).

"Kenaikan wajar karena 3T (testing, tracing, treatment) kurang dan masyarakatnya abai sama 5M," kata Bayu Satria mengutip siaran pers UGM, Senin, 21 Juni 2021.

Menurut Bayu, pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Evaluasi penting guna mencari tahu sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut.

"PPKM mikro harus dievaluasi. Jangan diperpanjang tanpa evaluasi apapun, karena kita tidak tahu kendala apa yang menyebabkan gagalnya PPKM mikro," ungkapnya.

Menurut Bayu, selain sikap abai masyarakat terhadap protokol kesehatan, pemerintah juga berperan terkait lonjakan kasus covid-19. Utamanya, dalam upaya memerangi berita bohong atau hoaks tentang covid-19 yang masih banyak beredar.

Ia menilai pemerintah Indonesia tidak solid sejak awal penanganan virus korona. Penerapan 3T masih tidak merata dan cenderung kurang di banyak daerah. "Lalu, masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi," ungkapnya.

Bagi Bayu, adanya varian baru bukan penyebab utama naiknya kasus covid-19 di Tanah Air. Melainkan, kombinasi antara protokol kesehatan yang dilanggar terus menerus melalui pelonggaran disertai varian baru.

Bayu menyarankan pemerintah pusat dan daerah tak terburu-buru dalam mengambil kebijakan menyikapi situasi covid-19, misalnya wacana lockdown. Apapun kebijakan yang diambil harus dilakukan dengan mempertimbangkan data yang jelas.

"Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya termasuk aspek epidemiologinya. Yang sering terjadi adalah kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas kemudian tidak pernah dievaluasi," paparnya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar