#Pajak#sarangwalet#Lamtim#beritalampung

Pajak Sarang Burung Walet Dihapus dari Sumber PAD Lamtim

( kata)
Pajak Sarang Burung Walet Dihapus dari Sumber PAD Lamtim
Gedung walet di Lamtim kini tak menjadi target PAD karena usaha ini telah memudah. (Foto:Dok.Lampost)

SUKADANA (Lampost.co)--Pemkab Lampung Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat menghapus pajak sarang burung walet sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Pajak sarang burung walet itu dihapus karena dinilai sudah tidak memungkinkan untuk ditarik lagi karena gedung walet untuk mendapatkan liur burung tersebut kini sudah meredup.
Kepala Bapenda Lamtim, Mustakim, kepada lampost.co, Rabu (11/4/2018) menjelaskan, beberapa tahun lalu usaha gedung walet untuk mendapatkan sarang burung walet di wilayah Lamtim memang cukup menjanjikan. Usaha tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kecamatan seperti Batanghari, Labuhan Maringgai, Way Bungur, Purbolinggo, dan lain-lain.
Karena memang cukup menjanjikan kemudian supaya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, maka pada saat itu Pemkab Lamtim menetapkan usaha tersebut dikenakakn pajak.  Pengenaan pajak sarang burung walet itu sendiri telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai usaha sarang burung walet. 
“Sampai hari ini Perda mengenai usaha sarang burung walet itu belum pernah dicabut, Tapi saya sendiri lupa Perdanya itu nomor berapa,” kata Mustakim.
Hanya saja meski Perdanya belum dicabut, namun pajak usaha sarang burung walet itu sendiri sejak 2017 sudah dihapus sebagai salah satu sumber penerimaan dari PAD Lamtim. 
Pajak usaha sarang burung walet itu sendiri dihapus sejak 2017 lanjut Mustakim bukan tanpa alasan.
Sebab usaha sarang burung walet yang ada di wilayah Lamtim, semakin lama bukannya semakin berkembang dengan baik, justru sebaliknya semakin menurun drastis. Hasil usaha sarang burung walet semakin hari bertambah drop dan terpuruk. Sehingga sebagian besar atau rata-rata gedung walet yang ada di Lamtim kini dibiarkan begitu saja dan tak terurus. Dengan kondisi usaha sedemkian rupa kata Mustakim, maka Pemkab Lamtim melalui Bapenda setempat akhirnya memutuskan sejak 2017 pajak sarang burung walet yang sebelumnya merupakan salah satu sumber dalam penerimaan PAD dihapuskan. 
“Dengan kondisi usaha yang terus terpuruk seperti itu mana mungkin bisa kita tarik pajaknya. Karena itulah maka diputuskan sejak 2017 pajak sarang burung walet dihapuskan,” kata Mustakim.
Namun meski pajak usaha sarang burung walet tersebut dihapuskan, kemudian lokasi usaha seperti lahan dan gedung dibiarkan terbengkalai tak terurus, pihaknya meminta agar para pemiliknya tetap melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). “Jadi walaupun pajak usaha sarang burung waletnya sudah kami hapus dan tidak kami tarik lagi sejak 2017, tetapi pemiliknya masih wajib atau tetap harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) nya,” tandas Mustakim. 

Djoni Hartawan



Berita Terkait



Komentar