#pajak#ppn

Pajak PPN Pedagang Eceran bakal Ditanggung Pemerintah

( kata)
Pajak PPN Pedagang Eceran bakal Ditanggung Pemerintah
Suasana pusat Kota Bandar Lampung. Lampost.co/Sukisno


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang pedagang eceran. Pedagang eceran yang dimaksud merupakan pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Neilmaldrin Noor mengatakan, bangunan yang dimaksud dalam insentif ini bisa berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat.

“Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa Agustus sampai Oktober 2021 yang ditagihkan di Agustus sampai November 2021,” kata Neilmaldrin, Rabu, 4 Agustus 2021.

Baca: Pasar Modern Tunggu Soal Mekanisme Sewa Toko Bebas PPN

 

Pengusaha wajib pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan kepada pedagang eceran harus membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

Laporan realisasi tersebut dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur dan disampaikan secara daring melalui www.pajak.go.id paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

Insentif ini diberikan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi covid-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut terkait insentif PPN jasa sewa ruangan atau bangunan dapat dilihat di PMK-102/PMK.010/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021.

Peraturan ini juga dapat diakses melalui laman www.pajak.go.id.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar