#KPK#OTTKPK

OTT Bupati Kutai Timur 'Buah' UU KPK Baru

( kata)
OTT Bupati Kutai Timur 'Buah' UU KPK Baru
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango/Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta (Lampost.co) -- Operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kutai Timur, Ismunandar cs, merupakan 'buah' dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyebut tata cara penyadapan yang diatur dalam beleid anyar itu berbuah manis.

 "Kasus ini malah dalam catatan kami ini adalah penyadapan pertama yang kami lakukan pascarevisi Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang KPK, itu dalam catatan saya," kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Juni 2020.

Dia tak membeberkan detail metode penyadapan baru, atau perbedaan dengan yang lama. Namun penyidik langsung 'pasang kuping' ketika menerima informasi dugaan korupsi Ismunandar dan kroninya.

Laporan diterima KPK pada Februari 2020. "Jadi memang sudah dipantau sejak adanya pengaduan laporan masyarakat," ujar mantan hakim itu.

Sebanyak tujuh orang ditetapkan sebagi tersangka dalam OTT ini. Mereka adalah Bupati Kutai Timur, Ismunandar; Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria; Kepala Bapenda, Musyaffa; Kepala BPKAD, Suriansyah; dan Kepala Dinas PU, Aswandini. Selain itu, dua pemberi suap yakni, Kontraktor Aditya Maharani, dan pihak swasta Deky Aryanto.

Dalam perkara ini, tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar