#Covid-19lampung

Organisasi Perlengkapan Pernikahan Minta Kejelasan Surat Edaran Wali Kota

( kata)
Organisasi Perlengkapan Pernikahan Minta Kejelasan Surat Edaran Wali Kota
Ilustrasi: Pixabay.com



Bandar Lampung (Lampost.co) -- Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Perlengkapan Pernikahan Indonesia (Appgindo) Provinsi Lampung meminta kejelasan adanya surat edaran dari Wali Kota Herman HN atas pembatasan prosesi pernikahan. 

“Jadi setelah surat edaran Wali Kota Herman HN pada 25 Januari diterbitkan membuat pengusaha atau vendor pernikahan resah.  Kami yang terdiri dari beberapa organisasi vendor pernikahan seperti Aspedi, Hastana, Katalia, Tiara Kusuma APKI meminta kepada pak wali kota harus mempertimbangkan kebijakan tersebut, " kata ketua Appgindo Provinsi Lampung, Mardya Tuti di ruang kerja, Kamis 28 Januari 2021.

Ia mengatakan bahwa pihaknya sangat menyetujui adanya kebijakan dari Wali Kota Herman HN untuk menekan angka Covid-19. Namun, berapa waktu pembatasan tersebut perlu dijelaskan lebih rinci. Misal, diberikan pembatasan sampai dengan tiga atau empat bulan. Semua ini ada dasar dan kejelasannya. 

“Sehingga para pelaku vendor bisa mencari langkah apa yang akan dilakukan dalam usaha wedding organizer (WO) tersebut,” ujar dia.

Tuti juga menjelaskan bahwa pihaknya ingin Wali Kota Herman HN ini bisa memahami apa yang dirasakan oleh pihak WO. “Harapannya usaha dari WO ini bisa berlangsung dengan adanya acaranya pernikahan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan pihaknya telah menaati semua kebijakan pemerintah.  Termasuk kapasitas dan pembatasan waktu pernikahan berlangsung.
“Assosiasi ini ingin menyatukan kesamaan atas pembatasan kebijakan tersebut.  Banyak vendor tanya kapan pembatasnya ini apa mau disetop apa diteruskan, " ujar Tuti

Sementara itu, Sekretaris PHRI Lampung Didik Indra mengatakan bahwa PHRI juga sangat bingung dengan kebijakan Wali Kota Herman HN dengan pembatasan prosesi pernikahan sampai kapan dilangsungkan kembali. 

“Khusus hotel hampir di Lampung mendapatkan CHSE yang diterbitkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami juga sudah diaudit kesehatan, dari awal pandemi tidak ada klaster dari hotel, " kata Didik.

Adapun harapan dari PHRI kepada pemkot yakni pemkot mempertimbangkan kapan batas waktu pembatasan. Apalagi tingkat hunian hotel di Lampung peringkat tiga besar nasional dan Lampung sangat diminati.

“Diharapkan kepada pemkot untuk merevisi kebijakan menjadi 300 orang dalam setiap acara dengan waktu lima  jam lamanya,” ujarnya.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar