#pungli#terminal#beritalamsel

Organda: Pungutan di Terminal Pelabuhan Bakauheni Itu Bukan Pungli

( kata)
Organda: Pungutan di Terminal Pelabuhan Bakauheni Itu Bukan Pungli
Ketua DPC Organda khusus Pelabuhan Bakauheni, Ivan Rizal (bertopi). Foto: Aan Kridolaksono


KALIANDA (Lampost.co) -- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) khusus Pelabuhan Bakauhenk membantah tudingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Lampung Selatan terkait pungutan liar (pungli) terhadap angkutan umum di Terminal Pelabuhan Bakauheni.

"Apa yang diungkapkan LSM GMBI saat demo di ASDP pada Sela?a (20/9/2019) lalu itu tidak benar. Pungutan Rp20 ribu untuk angkutan umum yang masuk terminal itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Organda Lampung, Dishub Lampung, ASDP dan pengusaha PO otobus dan travel rute Bakauheni-Rajabasa," kata Ketua DPC Organda khusus Pelabuhan Bakauheni, Ivan Rizal, Jumat, 23 Agustus 2019, sore.

Menurut dia, kontribusi yang diberikan pengusaha otobus dan travel telah berlangsung sejak tahun 2015.

Terakhir, ujar Ivan, Organda bersama ASDP, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan pimpinan otobus dan travel rute Bakauheni-Bandar Lampung pada 26 Maret 2019 lalu juga telah menggelar rapat di rumah makan Begadang II Bandar Lampung. "Salah satu poin kesepakatannya adalah uang sebesar Rp20 ribu merupakan kontribusi pengusaha bus maupun travel, baik yang ngetem maupun sodok di terminal Pelabuhan Bakauheni. Jadi apa yang disampaikan LSM GMBI saat demo tersebut tidak benar kalau disebut pungli," tegas Ivan.

Berita terkait:

Didemo, Ini Tanggapan ASDP

Diketahui sebelumnya Selasa 20 Agustus 2019, LSM GMBI Lampung Selatan dengan korlap Heri Prasojo dan  Ali Mukthamar Hamas Ketua Wilter GMBI Provinsi Lampung, dalam orasinya  menyebutkan berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, antara lain pungli yang terjadi di Terminal Pelabuhan Bakauheni. GMBI meminta untuk memanggil dan memeriksa, serta menindak tegas siapapun yang terlibat dalam pelanggaran tersebut tanpa tebang pilih.

Aan Kridolaksono







Berita Terkait



Komentar