#kehutanan#beritalampung

Optimalkan Promosi Kehutanan Berbasis Agroforestry dan Wisata Alam

( kata)
Optimalkan Promosi Kehutanan Berbasis Agroforestry dan Wisata Alam
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat Rapat Koordinasi Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2020 di Ballroom Hotel Sheraton, Senin (2/11/2020). Dok ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung terus konsen terhadap kelestarian hutan yang ada di Bumi Ruwai Jurai. Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung adalah 1.004.735 hektar setara dengan 28,45 % dari luas Provinsi Lampung.

Optimalisasi promosi kehutanan berbasis agroforestry dan wisata alam terus dilakukan karena karena industri wisata ini yang akan menjadi lokomotif pembangunan Lampung ke depan bersama sektor pertanian. 

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan jika fungsi hutan tetap terjaga, maka kesejahteraan rakyat meningkat melalui ekonomi kerakyatan. Ia berkomitmen melakukan upaya perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung demi mewujudkan 'Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera'. 

"Sebagai bagian dari sumber daya pembangunan, maka hutan harus memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Agar Program Perhutanan Sosial diharapkan menjadi win-win solution dalam penanganan persoalan kehutanan di Lampung. Selain dapat memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan juga menumbuhkan kegiatan ekonomi berbasis hasil hutan di pedesaan," kata Arinal, saat Rapat Koordinasi Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2020 di Ballroom Hotel Sheraton, Senin, 2 November 2020.

Ia mengatakan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah saling bersinergi menjaga kelestarian hutan.

Ia mengatakan semua pihak harus peduli terhadap hutan, karena hutan yang dimiliki Lampung mempunyai nilai ekonomi yang dapat membantu masyarakat. Kemudian masyarakat setempat yang sudah mengabdi kepada kawasan harus mampu mengamankan hutan, memulihkan, dan ikut memasarkan produk-produk hutan.

“Harus betul-betul dibuat keputusan yang tidak bisa dilanggar. Jangan sampai ada yang korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Kalau itu lemah, maka akan bubar. Harus mampu mengamankan, memulihkan dan ikut memasarkan produknya,” kata Arinal.

Dia mengatakan Festival Kehutanan Lampung Tahun 2020 harus benar-benar menjadi momentum dan semangat untuk melestarikan hutan. Ia menekankan kepada seluruh pihak untuk terus menjaga kawasan supaya fungsinya tetap jalan. Kemudian ia juga berharap agar masyarakat juga harus menghasilkan hutan tanpa pembiayaan dari pemerintah, dengan menghasilkan ekonomi kerakyatan

“Saya berharap hutan kita tetap terpelihara, lestari, ekonomi kita bangkit, kawasan kita dijaga, masyakaratnya diberdayakan. Itu hutan masa depan,” kata Arinal

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, mengatakan kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan para pihak terkait yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan menjaga serta pemanfaatan hasil hutan baik dari sektor hulu sampai ke sektor hilir. Sehingga bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas antar para pihak dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung, meningkatkan promosi produk kehutanan berbasis agroforestri dan wisata alam serta meningkatkan kapasitas SDM Kehutanan.

"Target dari kegiatan ini menghadirkan para pihak yang memiliki potensi dalam usaha HHBK dengan pola agroforestri, sehingga konsumen yang berada di hilir dapat memahami fungsi petani dalam menjaga hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan di hilir. Dengan demikian kesadaran dalam menjaga fungsi hutan dapat berkesinambungan dari hulu sampai hilir," kata Yayan panggilan akrabnya.

Sesuai Keputusan Menhutbun Nomor: SK.256/Kpts-II/2000, luas kawasan hutan di Provinsi Lampung adalah 1.004.735 hektar setara dengan 28,45 % dari luas Provinsi Lampung. Berdasarkan pembagian kewenangan, kawasan hutan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Lampung adalah seluas 564.954 ha meliputi hutan lindung, hutan produksi dan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Selebihnya yaitu seluas 439.798 ha merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas dan Cagar Alam/Cagar Alam Laut Krakatau.

Perambahan dan okupasi kawasan hutan sebagai dampak pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan untuk berusaha dan bermukim masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung. Meskipun secara hukum status kawasan hutan adalah hak negara, namun fakta di lapangan pengelolaan lahan hutan dilakukan oleh masyarakat. Selain permasalahan tersebut, pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung juga dihadapkan kepada persoalan lain yang cukup komplek antara lain masih terjadinya tindak pidana illeggal logging, kondisi DAS yang kritis, potensi kayu rakyat/hutan rakyat belum terdata dengan valid, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan wisata alam belum maksimal, konflik tenurial kawasan hutan, pengelolaan HTI belum maksimal dan masih terjadinya konflik satwa liar.

Salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut di atas adalah dengan melakukan perubahan paradigma pengelolaan hutan, dari pengelolaan hutan oleh negara (forest management by state) ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat (Community Based Development), yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi hutan sebagaimana mestinya. Dalam permasalahan ini pengelolaan hutan dengan prinsip “Wanatani” atau lebih dikenal dengan istilah agroforestri merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan produktivitas lahan sekaligus bagian upaya konservasi tanah, air dan keanekaragaman hayati.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kehutanan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, perekonomian dan daya saing daerah yang berlandaskan kelestarian fungsi hutan, diperlukan sinergisitas para pihak. Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar hutan sangat diperlukan dalam melakukan pengelolaan hutan yang ada di Provinsi Lampung, mulai dari hulu (perlindungan dan rehabilitasi hutan) hingga hilir (aneka usaha kehutanan).

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar