#lockdown#ppkm#covid-19

Opsi Lockdown Tak Diambil Pemerintah karena Mahal

( kata)
Opsi <i>Lockdown</i> Tak Diambil Pemerintah karena Mahal
Penerapan mini lockdown di Jakarta. MI/Andri Widiyanto


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah memutuskan untuk mempertebal kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tengah lonjakan kasus covid-19 yang terjadi. Pemerintah enggan mengambil opsi lockdown karena biayanya cukup mahal.
 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, aspek kesehatan dan ekonomi sama pentingnya. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk mengambil kebijakan yang dinilai pas.
 
"Kita menghargai pandangan-pandangan orang yang mengatakan lockdown, tapi kan ini virusnya masih di sini terus. Kita lockdown sekarang nanti penularan berikutnya, seterusnya begitu, biayanya itu sangat mahal sekali," kata dia dalam webinar di Jakarta, Rabu, 23 Juni 2021.

Baca: Biaya Lockdown Satu Daerah Rp550 Miliar per Hari

 

Ia menambahkan, pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa penanganan covid-19 perlu dibarengi dengan upaya pemulihan ekonomi. Pasalnya jika tidak dilakukan beriringan, misalnya hanya kesehatan saja maka ekonominya akan terganggu.
 
"Kita tidak mungkin memulihkan ekonomi kalau covid-nya tidak terkendali. Maka itu kalau pilihan yang pertama tentunya aspek kesehatan, tetapi kita tidak juga mau masyarakat ini kelaparan. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi juga sangat penting," ungkapnya.
 
Iskandar menyebut penyelarasan kebijakan kesehatan dan ekonomi ini menjadi kunci keberhasilan Indonesia bisa bertahan sejauh ini. Untuk itu, pemerintah tidak bisa memilih salah satu titik ekstrem dengan melakukan lockdown di tengah peningkatan kasus covid.
 
"Bapak Presiden memilih PPKM Mikro yang dipertebal. Sebenarnya PPKM Mikro ini sudah bagus, cuma tataran di lapangan perlu diperkuat. Karena sudah turun (kasus covid-19), sudah bosan kejenuhan yang begitu panjang kita lupa dengan protokol 5 M," pungkas dia.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar