#omnibuslaw#uuciptakerja#lingkunganhidup

Omnibus Law Komitmen Jokowi Membenahi Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Industri di Indonesia

( kata)
Omnibus Law Komitmen Jokowi Membenahi Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Industri di Indonesia
Ilustrasi.Dok. Lampungpost.id


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah setelah melewati proses yang panjang akhirnya dengan kompak dan yakin mengesahkan RUU Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus Law. Kecuali PKS dan Demokrat, semua fraksi di DPR menyepakati RUU Cipta Kerja ini.

Setelah disahkan, berbagai macam respons diberikan semua kalangan masyarakat. Ada yang mendukung dan tidak sedikit yang menolak.

Hal itu terlihat dari gelombang aksi penolakan di berbagai daerah. Di sisi lain, para penggiat ekonomi dan lingkungan tidak sedikit yang menyambut baik disahkannya UU Cipta Kerja ini karena pengesahan UU Omnibus Law ini dipandang sebagai momentum untuk menata ulang peraturan yang memang selama ini kerap disalahgunakan dan tidak sesuai dengan tantangan dan peluang saat ini.

Menurut Dinal Salim, ahli lingkungan yang merupakan begawan ilmu lingkungan Indonesia Emil Salim, menyatakan UU Cipta Kerja merupakan sebuah langkah maju dalam membenahi permasalahan dunia industri di Indonesia dengan tanpa mengesampingkan aspek lingkungan. Dengan demikian, Omnibus Law adalah usaha dan komitmen Jokowi dalam membenahi lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas serta kapasitas industri di Indonesia. 

"Panglima aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja adalah tata ruang karena secara kajian akademik aspek lingkungan berhubungan erat dengan tata ruang. Hal itu sesuai dengan definisi ruang yang dipahami sebagai wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk di bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, adanya UU Cipta Kerja tidak menghapuskan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh sebab itu, Omnibus Law mempermudah investasi sepanjang sesuai dengan tata ruang yang memiliki prinsip aman, nyaman, dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 12 Oktober 2020.

Pada umumnya di Indonesia memahami tata ruang hanya fokus pada satu wilayah, yaitu tata ruang perkotaan. Padahal yang dimaksud tata ruang itu melingkupi semua aspek, baik ruang darat, laut, dan udara.

“Selama ini semua konflik agraria itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan tata ruang dan lingkungan hidup,” katanya.

Dia menilai terdapat mispersepsi cukup substantif di kalangan sebagian masyarakat berkenaan dengan pasal-pasal yang mengatur permasalahan lingkungan hidup. Salah satunya misinformasi yang mengatakan amdal dihapus. Tentu saja ini adalah informasi yang salah. 

Dalam Omnibus Law, amdal tetap ada bahkan akan semakin “bergigi”. Selama ini amdal hanya jadi "dokumen pelengkap perizinan" untuk sebuah proyek.

Dalam prakteknya, pengurusan dokumen amdal malah jadi salah satu hal yang menjadi alasan untuk 'memeras' pengusaha. Dengan Omnibus Law, Presiden Jokowi ingin menebas para rente yang senangnya memeras pengusaha dengan dalih perizinan.

“Tahu enggak berapa persen biaya perizinan yang harus dikeluarkan pengusaha terkait dengan perizinan lingkungan? Fakta di lapangan untuk mengurus perizinan untuk dokumen lingkungan hidup bisa mencapai 20% dari nilai investasi proyeknya. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan dari para pengusaha dalam mengembangkan industri di Indonesia. Dalam Omnibus Law ini tidak ada kelonggaran untuk perizinan lingkungan hidup, hanya teknis dan tata kelolanya saja yang dibenahi," katanya. 

Menurut alumni University of Houston ini, yang harus dilakukan oleh Jokowi memastikan adanya sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi yang lancar di antara semua sektor supaya tidak ada egosektoral. 

Selain dari itu, dikarenakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan sangat besar sekali. Secara tidak langsung KLHK akan menjadi superbodi, dibutuhkan adanya check and balance. Salah satu opsi yang bisa dipilih Presiden Jokowi adalah dengan mengaktifkan kembali Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) yang berada langsung di bawah Presiden. 

“Dengan adanya Bapedal yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi berkaitan dengan Lingkungan. Bapedal mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar