#ombudsman#kpk

Ombudsman Tetap Pantau KPK

( kata)
Ombudsman Tetap Pantau KPK
Dewan Pegawas KPK sebelum upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Jakarta (Lampost.co) -- Ombudsman memastikan tetap memantau pelayanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugas pengawasan pelayanan ini tak terganggu dengan keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
 
"Kita di Ombudsman apa pun menyangkut pelayanan itu kita akan mengawasi," kata Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih di Jakarta, Sabtu, 21 Desember 2019.
 
Dia menjelaskan Ombudsman biasanya bakal meminta unit pengawasan internal untuk bekerja terlebih dahulu bila ada laporan soal pelayanan. Pihaknya baru turun tangan ketika aduan dari masyarakat tak digubris.]

Menurut dia, praktik pengawasan biasa dilakukan Ombudman, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dia tak masalah dalam menjalankan skema ini.
 
"Jadi kalau lembaga yang ada institusi-institusi pengawasnya, institusi pengawas itu yang akan jadi 'pasien' Ombudsman. Tapi kan tidak setiap hari juga, berdasarkan pengaduan saja kalau memang ada," jela dia.
 
Ahmad memberikan contoh seperti aduan yang diterima lembaganya tentang tahanan KPK yang berkeliaran di luar. Aksi ini terjadi lantaran petugas yang dinilai lemah dalam mengawasi tahanannya.
 
"Walaupun agak berat KPK akhirnya memberi sanksi juga pada stafnya setelah kita awasi," ungkap dia.
 
Presiden Joko Widodo melantik lima anggota Dewan Pengawas KPK, Jumat, 20 Desember 2019. Mereka ialah eks pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean; mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nusa Tenggara Timur, Albertina Ho; eks hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris.
 
Kelimanya bertugas mengawasi tugas dan wewenang KPK. Dewan Pengawas dapat memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan; menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK; dan menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan serta pegawai.

Medcom



Berita Terkait



Komentar