#pln#listrik#beritanasional#ekbis

Ombudsman Terima Banyak Keluhan Soal Kinerja PLN

( kata)
Ombudsman Terima Banyak Keluhan Soal Kinerja PLN
Foto: Dok

Jakarta (Lampost.co): Ombudsman Republik Indonesia menyebut masyarakat banyak yang mengeluhkan kinerja Perusahaan Listrik Negera (PLN) di tengah penyebaran virus korona (covid-19). Konsumsi listrik masyarakat meningkat selama menjalankan kerja dari rumah.

"Bahwa kebijakan pemberian diskon 50 persen tidak berlaku untuk semua pelanggan listrik 900 volt ampere," ujar Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, dalam konferensi pers secara virtual, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Mei 2020.

Beberapa instansi yang ikut dilaporkan ke Ombudsman, yakni Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank BRI. Ombudsman memastikan laporan masyarakat akan disampaikan kepada lembaga dan instansi terkait.

"(Sebanyak) 77 persen pengaduan ke Ombudsman dapat kami teruskan," tuturnya.

Ia berharap kementerian, lembaga, termasuk pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Hal itu sangat penting untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat.

"Instansi pemerintah dapat menyiapkan PIC (person in charge) yang bekerja khusus dalam proses penanganan laporan masyarakat tedampak covid-19," tuturnya.

Hingga Selasa, 12 Mei 2020, pukul 18.00 WIB, ada 387 aduan yang masuk ke Posko Ombudsman. Pengaduan masyarakat terbanyak terkait dana bantuan sosial sebanyak 278 aduan atau 72 persen dari seluruh aduan yang masuk.

Kedua adalah bidang keuangan sebanyak 89 aduan atau 23 peraen, disusul pelayanan kesehatan dan transportasi sebanyak delapan aduan atau dua persen. Terakhir masalah kemananan sebanyak empat aduan atau satu persen.

Sedangkan berdasarkan lokasi pengaduan, laporan terbanyak dari wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yakni 47 atau 12 persen. Disusul Sumatra Barat sebanyak 44 aduan atau 11,37 persen, Banten 34 aduan atau 8,79 persen, Sulawesi Selatan 26 aduan atau 6,72 persen, Jawa Barat 24 aduan atau 6,20 persen, DI Yogyakarta 23 aduan atau 5,94 persen, Jawa Timur 22 aduan atau 5,68 persen, dan Jawa Tengah 21 aduan atau 5,43 persen.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar