#OMBUDSMAN#BERITALAMPUNG#PELAYANAN

Ombudsman Tangkap Keluhan Pelayanan Publik dengan Ngantor di Luar

( kata)
Ombudsman Tangkap Keluhan Pelayanan Publik dengan Ngantor di Luar
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan "Program Ombudsman Ngantor di Luar" Selasa, 20 April 2021. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung melakukan upaya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik. Kali ini pihaknya melakukan "Program Ombudsman Ngantor di Luar" untuk menangkap keluhan dan aspirasi masyarakat.


Kepala Keasistenan Penerimaan & Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Upi Fitriyanti, mengatakan, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya bersama tim kembali membuat terobosan, yaitu program Ombudsman Ngantor di luar.


"Program Ombudsman Ngantor  di luar ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan Ombudsman, mengingat Ombudsman belum ada di tingkat kabupaten/kota dan belum semua masyarakat mengetahui pelayanan daring Ombudsman" kata Upi Fitriyanti, di ruang kerja, Selasa, 20 April 2021.


Ia mengatakan program ini akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada hari Rabu - Kamis, 21- 22 April 2021 dan di Samsat Gunung Sugih pada hari Selasa - Rabu, 27 -28 April 2021. Pihaknya berharap dengan program ini masyarakat yang sedang mengakses pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Samsat Gunung Sugih serta masyarakat yang berada di sekitarnya dapat datang untuk melakukan konsultasi atau menyampaikan laporan permasalahan pelayanan publik kepada Ombudsman.


"Kami berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sehingga masyarakat mendapatkan haknya terhadap pelayanan publik. Selain itu, semakin banyak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik, ke depan diharapkan pelayanan publik menjadi lebih baik," ujar Upi.

Selain membuka posko layanan konsultasi dan pengaduan, pihaknya juga akan melakukan edukasi kepada pengguna layanan. Melalui edukasi terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, pihaknya berharap dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. Masyarakat memiliki hak menyampaikan laporan apabila instansi penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan tidak sesuai standar pelayanan. Komplain dapat dilakukan oleh masyarakat secara tertulis maupun lisan. 


"Jika tidak kunjung ditanggapi masyarakat bisa melapor ke Ombudsman. Melalui program Ngantor Diluar kami berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal Ombudsman beserta peran dan fungsinya.” kata Upi.


Diberitakan sebelumnya, Ombudsman juga telah membuat program Ombudsman Masuk Desa, dalam program tersebut Ombudsman telah mengunjungi 4 desa dan 2 kelurahan di 3 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Pringsewu, Kota Metro, dan Kabupaten Tulangbawang Barat pada pertengahan bulan Maret dan Awal April yang lalu. Pada kegiatan Ombudsman Masuk Desa, Ombudsman menerima konsultasi dan laporan masyarakat. Selain itu, Ombudsman juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa dan peningkatan kapasitas kepada perangkat desa dan kelurahan dalam mengelola pengaduan pelayanan publik.

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar