#ombudsman

Ombudsman Sebut Layanan Kemenkumham Tidak Responsif

( kata)
Ombudsman Sebut Layanan Kemenkumham Tidak Responsif
Komisioner Ombudsman Adrianius Meliala - Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Jakarta (Lampost.co) -- Ombudsman RI menyebut satuan kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak responsif dalam memberikan layanan ke masyarakat. Data ini diperoleh dari pengujian terhadap layanan di Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kanwil Kemenkumham Banten, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Lapas Klas II A Bogor, Rutan Klas II Depok, Lapas Klas 1 Sukamiskin, Lapas Klas 1 Cipinang, Lapas Klas II A Bekasi, dan Lapas Pemuda Tangerang.

"Dari 10 satuan kerja semuanya memiliki kontak telepon. Namun, hanya 20 persen yang merespons," kata anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam konferensi pers melalui Zoom, Selasa, 21 April 2020.

Satuan kerja yang memberi respons dengan mengangkat telepon, yaitu Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Lapas Klas IIA Bogor. Delapan satuan kerja atau 80 persen tidak mengangkat telepon, yakni Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil DKI Jakarta, Kanwil Banten, Lapas Sukamiskin, Rutan Depok, Lapas Pemuda Tangerang, Lapas Klas IIA Bekasi, dan Lapas Klas I Cipinang.

Namun, Kemenkumham memiliki layanan ketersediaan informasi melalui media sosial bagi masyarakat. Ditjen Pemasyarakatan dan Lapas Klas IIA Bogor merespons melalui Facebook.

Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta merespons melalui Twitter. Ditjen Pemasyarakatan, Lapas Klas IIA Bogor, Lapas Klas 1 Cipinang, Lapas Klas IIA Bekasi, dan Lapas Pemuda Tangerang merespons melalui Instagram.

Respons melalui surat elektronik (surel) juga terbilang kecil. Hanya 30 persen yang membalas e-mail dengan memberikan penjelasan yang baik. Yakni Ditjen Pemasyarakatan, Lapas Klas 1 Cipinang, dan Lapas Klas IIA Bogor.

Sedangkan 70 persen tidak memberikan balasan, yaitu Kanwil DKI Jakarta, Kanwil Jawa Barat, Kanwil Banten, Lapas Sukamiskin, Rutan Depok, Lapas Pemuda Tangerang, dan Lapas Klas IIA Bekasi.

"Sarana kontak layanan pada jajaran Ditjen PAS masih cukup sulit diakses, baik melalui nomor telepon, media sosial, dan e-mail," ujar Adrianus.
 
Pengkajian ini dilakukan dengan metode mystery shopping atau penyamaran. Tim menelepon atau mengakses kontak layanan kementerian itu melalui media sosial serta surat elektronik yang dicantumkan dengan skenario sebagai masyarakat yang membutuhkan layanan. Pengujian dilakukan dua hingga tiga kali dalam sehari dengan percobaan dua hari yang berbeda.

Adrianus mengatakan layanan terhadap masyarakat dalam telepon, media sosial, dan e-mail sangat penting. Menerima pelayanan merupakan hak masyarakat. Kemenkumham berpotensi melakukan malaadministrasi jika tidak memberikan pelayanan kepada mayarakat.

"Kami sudah menyampaikan ke institusi terkait, responsnya baik akan memperbaiki. Kami tunggu perubahan sistem layanannya," ujar dia.

Medcom



Berita Terkait



Komentar