#lampung#dkp#ombudsman

Ombudsman Pertanyakan Pengeloalaan Anggaran di DKP Provinsi

( kata)
Ombudsman Pertanyakan Pengeloalaan Anggaran di DKP Provinsi
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf. Lampost.co/Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pegawai honorer di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung tak digaji selama tujuh bulan sejak pengangkatan pada April 2019. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung mempertanyakan pengelolaan dan alokasi anggaran yang dilakukan DKP provinsi.  

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan apa pun yang menjadi hak pegawai harus diberikan. Jangan sampai pegawai diabaikan bahkan terzalimi oleh atasannya.

"Prinsipnya apa yang harusnya menjadi hak pekerja harus diberikan," katanya kepada Lampost.co, Rabu, 23 Oktober 2019.

Dia mengatakan seharusnya pengelolaan dan alokasi anggaran harus sudah disiapkan dalam satu tahun ketika menerima pegawai honorer tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya mempertanyakan proses penganggaran jangan sampai ada hal-hal yang menyalahi aturan.

"Kalau memang secara anggaran tidak dimungkinkan harus evaluasi sebelumnya dong. Karena pengelolaan dan alokasi anggaran itu sudah disiapkan dalam satu tahun walau ada APBD perubahan. Tentunya dipertanyakan proses penganggarannya kalau seperti itu," kata mantan Komisioner Panwaslu Bandar Lampung ini.

Dia menyatakan pihaknya siap melakukan pendampingan dan pengawasan terkait persoalan kepegawaian yang ada. Ombudsman juga siap membuka pintu apabila para pegawai honorer tersebut ingin melapor terkait persoalan yang ada tersebut.

"Kami ini pengawas eksternal, jadi kita lihat penyelesaian mereka seperti apa dulu. Sudah benar DPRD sebagai pengawas internal mau panggil. Kecuali para honorer merasa tidak ada penyelesaian dan lapor Ombudsman," katanya.

Triyadi Isworo

Berita Terkait

Komentar