#ombudsman#pemkot#layanan#satuatap

Ombudsman Menyidak Pelayanan Satu Atap di Bandar Lampung

( kata)
Ombudsman Menyidak Pelayanan Satu Atap di Bandar Lampung
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN (dua kanan) photo bersama Ombudsman RI, usai sidak di Gedung Palayanan Satu Atap Pemkot setempat, Kamis (29/8/2019). Lampost.co/Deta Citrawan


BANDAR LAMPUNG  (Lampost.co): Ombudsman RI perwakilan Lampung lakukan inspeksi mendadak ke Gedung Palayanan Satu Atap,  Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Kamis, 29 Agustus 2019.

Dalam sidak kali ini,  Ombudsman RI memberikan saran serta pengarahan terhadap pelayanan yang ada di gedung satu atap. Terlebih gedung selalu ramai oleh warga dan pegawai dari beberapa Dinas yang ada dalam satu gedung.

Selain itu, Ombudsman juga menyebutkan soal pelayanan publik yang bersifat dapat diakses oleh semua orang,dengan standar serta tepat waktu.

"Di sini kita memastikan saja bahwa gedung pelayanan satu atap buka tepat waktu yaitu dari jam 8 pagi sampai 4 sore," ujar Adrianus Meliala, anggota Ombudsman RI.

Kemudian, soal batasan antara area publik dan dinas. Di mana pada kondisi di gedung satu atap Pemkot Bandar Lampung saat ini belum memiliki batasan. Beberapa ruangan kantor terbuka begitu saja dan dapat diakses oleh siapa pun.

Sebab jika pada kantor itu ada akses pintunya, maka terdapat kontrol dimana tidak semua publik bisa masuk dan tidak semua pegawai keluar.

"Salah satu contoh di tempat pengecekan akhir untuk data kependudukan seperti KK dan KIA. Ketika publik yang salah tulis atau petugas salah cetak, bisa langsung masuk ke ruangan. Menurut kami tidak benar, harusnya tempat itu steril, sehingga apabila ada kesalahan, dapat jelas siapa yang salah, siapa yang memperifikasi, koreksi dan seterusnya," jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mempertanyakan soal loket Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dinilai tidak berfungsi. Hanya terdapat sebuah meja tanpa ada alat untuk menyampaikan bentuk pengaduan dari masyarakat.

"Lemari atau meja penerima pengaduan juga tidak ada kertas, hanya ada pulpen. Catatan pengaduan juga tidak ada, maka diindikasikan hanya sebatas ada meja atau lemari saja, tapi tidak dipergunakan untuk pengaduan," kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan, tidak mempersoalkan penilaian dari ombudsman RI perwakilan Lampung terkait pelayanan yang ada di gedung pelayanan satu atap.

"Saya sudah mencoba melakukan yang terbaik dalam pelayanan bila mereka mengkritisi ya itu hak mereka, tapi kita tidak bisa membatasi orang kecil untuk berjualan dan keluar masuk gedung ini," kata dia.

Ia mengatakan bahwa gedung ini lagi tahap penyelesaian sehingga belum semua pelayanan dinas terkait masuk ke dalam gedung. "Ya tinggal dua atau tiga dinas lagi yang belum masuk, masalah penilaian biar mereka menilai tapi kita akan menjalankan dengan prosedur yang baik," tegas Herman.

Deta Citrawan







Berita Terkait



Komentar