#minyakgoreng

Ombudsman Atensi Harga Minyak Goreng di Lampung

( kata)
Ombudsman Atensi Harga Minyak Goreng di Lampung
Pimpinan Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya usai Diskusi Publik di Hotel Horison Bandar Lampung, Rabu, 9 Februari 2022.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ombudsman RI menyoroti fenomena minyak goreng di masyarakat. Pihaknya meminta semua pihak di Lampung untuk terus melakukan pengawasan, dan penindakan mengenai minyak goreng.

Secara Nasional, Ombudsman RI menemukan setidaknya tiga fenomena di masyarakat akibat harga minyak goreng yang melambung tinggi. Fenomena tersebut yakni aksi penimbunan stok minyak goreng, harapannya satgas pangan dapat bergerak cepat untuk menangani ini. Selain itu Ombudsman juga menemukan adanya perilaku pengalihan barang dari pasar modern ke pasar tradisional dan munculnya panic buying dari masyarakat

"Di Lampung kita meminta pemerintah yang mempunya kewenangan minyak goreng untuk melakukan penertiban bagi pelaku yang melakukan penimbunan. Tindakan tegas perlu dilakukan agar tidak terulang," kata Pimpinan Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya usai Diskusi Publik di Hotel Horison Bandar Lampung, Rabu, 9 Februari 2022.

Ia mengatakan dalam kondisi kesulitan ekonomi seperti saat ini, kebijakan pemerintah haruslah mencerminkan rasa persatuan dan keindonesian. Jangan ada oknum di tengah situasi yang sulit memanfaatkan kesempatan untuk sesuatu yang salah.

"Tentunya perlu penindakan dan regulasi yang memastikan bahwa hal yang menyulitkan masyarakat tidak terjadi. Kita menyerahkan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan korektif agar tindakan semacam ini tidak terjadi," katanya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan minyak goreng saat ini menjadi perhatian dari semua pihak. Meskipun di Lampung pihaknya belum menurunkan tim khusus, tetapi pihaknya tetap menyoroti persoalan tersebut.

"Kita menjadi antensi secara nasional iya. Tapi memang secara spesifik kita belum menurunkan tim yang hasilnya bisa dipublis. Dalam beberapa waktu ini akan tetap jadi atensi bila memang masih menjadi kelangkaan minyak," katanya

Sebelumnya Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika meminta Kementerian Perdagangan segera memastikan masyarakat untuk dapat menikmati minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022.

Dalam Permendag No 6/2022, HET minyak goreng diatur dengan rincian minyak goreng curah sebesar Rp11.500/liter, kemasan sederhana sebesar Rp13.500/liter, dan kemasan premium sebesar Rp14.000/liter. Kebijakan HET ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2022 dan sekaligus mencabut Permendag No 3/2022.

"Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memastikan ketersediaan stok minyak goreng dengan HET. Masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng terjadi karena adadelay (keterlambatan) antara penetapan regulasi dengan pelaksanaan di lapangan karena melibatkan kesiapan produsen dalam melakukan distribusi," kata Yeka.

Winarko







Berita Terkait



Komentar