#penggusuran#pasargriya#ombudsman#beritalampung

Ombudsman Angkat Bicara Tentang Penggusuran Pasar Griya Sukarame 

( kata)
Ombudsman Angkat Bicara Tentang Penggusuran Pasar Griya Sukarame 
Ombudsman Angkat Bicara Tentang Penggusuran Pasar Griya Sukarame. (Foto:Lampost/Setiaji)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung angkat bicara mengenai peristiwa penggusuran di pasar Griya Sukarame Bandar Lampung beberapa waktu lalu. 
Koordinator Tim Riksa Ombudsma Perwakilan Provinsi Lampung, Ahmad Saleh David Faranto, menyampaikan beberapa poin terkait masalah tersebut bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota Badri Tamam atas nama Plt. Walikota yang masing-masing :
a. Surat Pemberitahuan Pengosongan nomor 590/396/1.01/2018 tanggal 10 April 2018
b. Surat Peringatan Pertama nomor: 593/432/1.01/2018 tanggal 17 April 2018
c. Surat Peringatan Kedua nomor: 593/454/1.01/2018 tanggal 24 April 2018
d. Surat Peringatan Ketiga nomor: 593/483/1.01/2018 tanggal 2 Mei 2018
e. Surat Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan nomor: 640/452/IV.02/2018 tanggal 18 Juli 2018. 

"Terhadap keberadaan dan beredarnya surat tersebut ke masyarakat, apakah sudah ada pembahasan dan seizin Plt. Wali Kota? Apabila sudah dilakukan pembahasan, apa saja hasil pembahasannya dan apa tindak lanjutnya? Sebab roda penyelenggaraan pemerintahan pada saat itu dipimpin oleh Plt. Wali kota, sehingga tindakan atau kebijakan yang berdampak kepada masyarakat harus diketahui oleh pimpinan dalam hal ini Plt. Walikota," kata dia, Selasa (24/7/2018).
Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota Badri Tamam tersebut tidak transparan menyangkut obyek aset daerah yang harus dikosongkan, sebab tidak diketahui atau tidak dicantumkan legalitas alas haknya karena sepanjang jalan Pulau Sebesi tidak semuanya milik Pemerintah Kota. 
Terkait dengan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sampai dengan saat ini, terdapat korban patah tulang dan luka luka di pihak masyarakat, Ombudsman R.I. Perwakilan Provinsi Lampung menyayangkan atas jatuhnya korban di pihak masyarakat, sebab yang namanya penertiban harus menjunjung tinggi norma hukum dan hak asasi manusia.

"Dengan demikian Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya akan melaksanakan tahapan penyelesaian laporan dengan melakukan klarifikasi kepada semua pihak termasuk pihak terkait, "imbuhnya.

Setiaji Bintang Pamungkas/Rilis



Berita Terkait



Komentar