#pungli

Oknum Pol-PP Siap Diproses Hukum jika Dianggap Lakukan Pungli

( kata)
Oknum Pol-PP Siap Diproses Hukum jika Dianggap Lakukan Pungli
Leha, warga Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, yang merupakan salah satu pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Teuku Umar, yang mengeluhkan pungutan oleh oknum Satpol PP,Senin (3/2/2020). Dok

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Oknum Kepala Bidang (Kabid) pada Badan Kepolisian Pemong Praja (Banpol-PP) Bandar Lampung berinisial JR mengaku siap diproses hukum apabila memang tindakannya merupakan pungutan liar (pungli). Dia beralasan apa yang diterima karena kedekatan emosional dan sebagai terima kasih pedagang.

Hal itu diungkapkannya ketika diwawancarai awak media pada Selasa, 4 Februari 2020. Dia mengaku telah dipanggil Wali Kota Bandar Lampung untuk menerangkan duduk permasalahan sebenarnya berdasarkan adanya laporan dari warga Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, beberapa waktu lalu.

“Saya hanya mengklarifikasi jangan sampai kesan yang muncul itu adalah kebiasaan saya. Kalau ada lagi pedagang bisa ditanyakan, baik itu di Teuku Umar, Sultan Agung, ZA Pagar Alam, banyak PKL, apa benar saya seperti itu dan itu kebiasaan saya,” ujarnya saat ditemui di lingkungan pemkot setempat.

Dia menegaskan terkait adanya laporan seperti itu untuk dapat dikonfirmasikan secara langsung kepadanya. Sebab, hal itu sudah menyangkut nama baiknya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Andai menerima laporan ini, tolonglah konfirmasi jangan sampai saya enggak menerima tapi nama saya disebut. Tolong saya bukan hanya sebatas di berita tapi secara persuasif juga, bila memang ada saya siap dimejahijaukan,” katanya.

Menurut dia, sebagai petugas Pol-PP yang kerap berhadapan langsung dengan para pedagang baik di pinggir jalan maupun pasar, sudah menjadi kewajaran apabila terdapat kedekatan emosional. Hal itulah yang akhirnya membuat pedagang memberikan sebagai tanda terima kasih.

“Artinya begini, karena kami (petugas) kan sudah menganggap sebagai teman biasa saja. Mungkin dia (pedagang) karena kita persuasif selama ini, tidak melakukan tindakan yang menyakiti jadi dia kasih uang Rp50 ribu bukan suatu pemaksaan,” ujarnya.

”Saya tidak bermaksud, jika saya pernah menerima uang dari para pedagang Rp200 ribu atau Rp150 ribu selama 4 tahun saya menjabat sebagai kabid, anak saya lima enggak selamat kami semua,” katanya.

Dia merasa apa yang sempat diterima dari pedagang bukan termasuk pungli. Dan pencatutan namanya merupakan hal yang tidak benar karena bisa saja hal itu dilakukan anak buahnya dengan mengatasnamakan dirinya.

“Apakah itu yang dinamakan pungli atau kebiasaan. Begitu juga Pasar Tengah saya jaga betul imajinya jangan sama kejadian seperti ini. Jangan sampai ada pungutan, tapi saya enggak bisa jamin 100 persen kalau ada oknum anak buah saya yang berbuat seperti itu,” kata dia.

Sementara itu, Inspektur Kota Bandar Lampung Muhammad Umar menyampaikan mengenai persoalan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu. Ditambah lagi laporan terkait hal itu pun belum masuk Inspektorat.

“Nanti ya saya cek dahulu mengenai laporan adanya dugaan pungli itu. Karena begini, pengaduan itu kami tindak lanjuti untuk melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Dia menerangkan sesuai dengan aturan yang ada, apa pun bentuk pemberian dalam menjalankan tugas sebagai ASN itu termasuk dalam gratifikasi dan dilarang tanpa alasan apa pun. “Mengenai sanksi itu banyak, nanti dilihat dari tingkatan pelanggaran, makanya nanti ini akan saya cek dahulu sejauh mana informasinya,” katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar