#ojk#perbankan

OJK Perpanjang Relaksasi Kredit hingga Maret 2023

( kata)
OJK Perpanjang Relaksasi Kredit hingga Maret 2023
OJK. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun, dari semula sampai dengan 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan ini juga berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

"Restrukturisasi kredit kami keluarkan sejak awal 2020 sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran covid-19, masa berlaku relaksasi restrukturisasi diperpanjang hingga 2023," kata Ketua DK OJK Wimboh Santoso, dalam siaran persnya, Senin, 6 September 2021.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menjelaskan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian.

"Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian," tegas Heru mengingatkan.

Adapun perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun ini diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada Kamis, 2 September 2021. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit berlaku bagi seluruh bank, yakni Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), BPR, BPRS.

"Ketentuan lengkap akan dimuat dalam POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid-19 dan Perubahan Kedua atas POJK Kebijakan Stimulus BPR/BPRS yang akan segera diterbitkan," terang OJK dikutip dari laman instagram terverifikasi @ojkindonesia.

Latar belakangnya kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit ini untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran covid-19 di Indonesia.

Kemudian, sebagai bagian dari kebijakan countercyclical untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum. Menjaga stabilitas perbankan dan memberi waktu bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Lalu, menjaga debitur restrukturisasi covid-19 yang mulai mengalami perbaikan atau peningkatan dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejolak ketika stimulus berakhir. Memberi kepastian bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis 2022, khususnya mengenai skema penanganan debitur restrukturisasi dan skema pencadangan.

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit, yang pertama adalah kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Dalam hal ini, bank menerapkan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan.

Kedua, kecukupan pembentukan CKPN. Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi, bank diminta mulai membentuk CKPN.

Ketiga, prasyarat pembagian dividen. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

Keempat, stress testing dampak restrukturisasi. Bank secara berkala melakukan stress testing terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas bank.

Bila dilihat, outstanding restrukturisasi kredit perbankan menunjukkan penurunan dibandingkan posisi awal penerapan stimulus. Adapun total oustanding sebesar Rp778,9 triliun, dengan lima juta debitur yang 71,53 persen di antaranya adalah debitur UMKM.

"Keputusan perpanjangan restrukturisasi sepenuhnya merupakan keputusan bank yang sangat tergantung pada hasil identifikasi dan asesmen bank atas debitur," pungkas OJK.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar