#ojk

OJK Lampung: Green Economy Dorong Pertumbuhan Lebih Bertanggung Jawab

( kata)
OJK Lampung: <i>Green Economy</i> Dorong Pertumbuhan Lebih Bertanggung Jawab
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut green economy alias ekonomi hijau sudah menjadi isu nasional dan dunia yang sedang didorong agar dapat masuk ke dalam kebijakan. Pasalnya, perubahan iklim (Climate change) dan dampaknya perlu direspons yang cepat dan tepat, khususnya yang terkait dengan sektor ekonomi dan keuangan.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto mengatakan green economy merupakan upaya pendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan di masyarakat sekaligus mengurangi risiko lingkungan dengan melestarikan sumberdaya alam sehingga dapat menyediakan kebutuhan manusia.

Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan itu perlu didukung dengan keuangan berkelanjutan (Sustainable financing) pula.

"Arah pertumbuhan perekonomian yang lebih bertanggung jawab telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup," katanya kepada Lampost.co, Rabu, 8 September 2021.

Baca: LCS Indonesia dengan Tiongkok Dinilai Saling Menguntungkan

 

Ia mengatakan, tantangan terbesar dalam menerapkan keuangan berkelanjutan adalah meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat bahwa upaya untuk menghasilkan keuntungan akan lebih baik dan langgeng jika dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya alam dan dampak sosial kepada masyarakat. Hal ini yang dikenal sebagai prinsip profit, people, planet (3P).

"Dengan demikian, diperlukan sebuah inisiatif yang dapat mengubah pola pikir pelaku usaha dari mengejar keuntungan jangka pendek menjadi kemakmuran jangka panjang," katanya.

Untuk itu ada dua strategi besar yang dijalankan yakni; Pertama, transisi dari model ekonomi konvensional menjadi model ekonomi berbasis keberlanjutan dan fokus kepada lingkungan. Kedua, mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru berorientasi lingkungan yang didukung oleh investasi publik dan swasta, infrastruktur, skill dan dukungan kebijakan. 

"Proses transisi dengan menerapkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keuangan berkelanjutan membutuhkan waktu serta tahapan yang lebih terarah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya.

Untuk itu, OJK telah meletakkan dasar keuangan berkelanjutan melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 - 2019) yang berfokus pada peningkatan pemahaman, pengembangan kapasitas serta peletakan dasar regulasi bagi Industri Jasa Keuangan dan sebagai langkah awal meningkatkan kesadaran dan kapasitas Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk menerapkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) serta melakukan adaptasi perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon.

Selanjutnya, pada 2021 OJK telah menyelesaikan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia. Roadmap Tahap II berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain.

"Kita berharap tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim menjadi agenda penting bagi para pemimpin. Dengan demikian, penerapan keuangan berkelanjutan akan menjadi new normal bagi sektor jasa keuangan," katanya. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar