#kredit

OJK Berharap Debitur Mampu Tetap Bayar Cicilan Kredit

( kata)
OJK Berharap Debitur Mampu Tetap Bayar Cicilan Kredit
Ilustrasi. Lampost.co


Jakarta (Lampost.co) -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta debitur yang masih memiliki kemampuan membayar angsuran pinjaman tetap memenuhi kewajibannya. Mereka diimbau tidak mengambil kesempatan dengan mengikuti program relaksasi atau keringanan kredit yang dikeluarkan otoritas.

"Kami imbau para debitur atau peminjam yang masih mempunyai kemampuan membayar meskipun usahanya kena (dampak covid-19), silakan ini bisa tetap dibayar angsurannya," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 5 April 2020.

Relaksasi kredit merupakan kebijakan OJK yang ditujukan khusus bagi masyarakat yang benar-benar terdampak penyebaran virus korona (covid-19) di Indonesia. Kelonggaran angsuran kredit diberikan maksimal satu tahun kepada pengemudi ojek online, pekerja informal, hingga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan nilai pinjaman di bawah Rp10 miliar.

"Debitur yang (mendapat relaksasi kredit) adalah debitur-debitur yang kena dampak langsung maupun tidak langsung. Termasuk debitur dalam kategori UMKM, KUR (kredit usaha rakyat), sektor informal, termasuk pengemudi ojek online, nelayan, dan juga kredit-kredit mikro lainnya," ujarnya.

Adapun relaksasi yang diberikan adalah insentif berupa keringanan dan penundaan pembayaran pokok plus bunga pinjaman. Dalam hal ini, debitur harus memenuhi syarat pembayaran angsuran dengan kolektibilitas satu atau lancar.

Dia menyebutkan secara normal ada tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai debitur dengan kolektibilitas lancar. Di antaranya ketepatan membayar angsuran, prospek usaha, serta kondisi debitur.

"Meskipun ketepatan membayar dilakukan dalam kondisi normal, prospek usaha dan kondisi debitur juga harus dihitung. Dalam kondisi covid-19 ini hanya ketepatannya saja sudah dikategorikan (sebagai debitur dengan kolektibilitas) lancar," urainya.

Tak hanya debitur dengan nilai pinjaman di bawah Rp10 miliar yang bisa ikut program ini. Wimboh memastikan debitur di atas Rp10 miliar juga bisa ikut program ini.

Namun, debitur tersebut harus benar-benar terdampak dan tak mampu membayar angsuran kredit. "Debitur di atas Rp10 miliar silakan saja direstruktur, dengan kategori lancar," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menambahkan kebijakan restrukturisasi yang diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional tersebut juga mengatur kelonggaran bagi sektor perbankan dalam skema pembiayaan debitur yang terdampak. Baik itu berupa penundaan bunga angsuran maupun perpanjangan waktu cicilan.

"Tentunya bank dengan POJK 11 diberi keleluasaan untuk skema apakah menunda bunga atau memperpanjang jangka waktu, silakan. Kami serahkan kepada bank. Kondisi masing-masing bank dan debitur kan berbeda, makanya kami berikan keleluasaan ke bank supaya mereka fit," katanya.

Medcom







Berita Terkait



Komentar