#Lingkungan#Limbah#LimbahMedis

Nyawa di Bakung

( kata)
Nyawa di Bakung
Limbah medis yang dibuang di TPA Bakung cukup membahayakan banyak nyawa. (LAMPUNG POST)


Iskandar Zulkarnain, Wartawan Lampung Post

DADA ini sesak dan geram dibuatnya. Limbah medis berbahaya ditemukan menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, Telukbetung Barat, Bandar Lampung. Apalagi sampah yang menyebarkan bau tidak sedap itu erat kaitannya dengan bekas obat-obatan Covid-19.

Negara harus hadir menghentikan kerusakan lingkungan akibat limbah medis, bahkan menyebarkan penyakit yang mengancam nyawa manusia. Polisi menemukan barang bukti. Aparat harus mengusut tuntas  bahwa limbah medis dibuang secara sengaja oleh rumah sakit di kota ini.

Aparat menemukan 11 jenis limbah medis antara lain plastik pembungkus infeksius, selang transfusi, jarum suntik, botol obat, plastik transparan tempat obat, kantong berlogo rumah sakit, kotak bertuliskan “covifor” (obat Covid), bekas masker, baju pelindung diri, sarung tangan medis. Termasuk secarik surat atau nota bertuliskan salah satu nama rumah sakit.

Ini tidak boleh dibiarkan. Fakta membuktikan kalangan dunia medis sangat abai dengan kesehatan masyarakat. Apalagi hingga hari ini, Covid-19 masih bertebaran di Bumi Lampung. Dan wajar jika wabah corona belum reda-reda sehingga angka pasien yang terpapar belum juga melandai.

Limbah medis ini sangat berbahaya, karena berjenis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memiliki karakteristik infeksius. Mengapa pihak rumah sakit membuang sembarangan? Sebab, mereka memang tidak mampu mengelolanya secara baik.

Tidak hanya rumah sakit swasta, milik pemerintah juga memenuhi ruang limbah di Bakung. Pastinya, rumah sakit pelat merah di sini tidak memiliki alat pembakaran limbah (insinerator). Harusnya perketat izin pendirian rumah sakit bagi yang tidak memiliki insinerator. Akibatnya, puluhan bahkan ratusan ton limbah medis ditumpuk di lokasi TPA Bakung.

Alat pemusnah limbah medis di negeri ini hanya berada di Pulau Jawa dan Kalimantan. Bagaimana di Sumatera? Jawabnya, tidak satu pun yang mampu memusnahkan limbah secara baik. Jika ini terus dibiarkan, akan menjadi ancaman yang nyata jiwa manusia.

Perusahaan yang mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk memusnahkan limbah medis hanya lima yang tersebar di Jawa. Satunya lagi di Kalimantan. PT Jasa Medivest berlokasi di Karawang, PT Tenang Jaya Sejahtera (TJS) di Karawang, dan PT Putera Restu Ibu Abadi (PRIA) di Mojokerto, PT Arah Environmental Indonesia (AEI) atau disebut juga PT Arah di Solo.

Kemudian di Cilegon, Banten, yakni PT Wastec International, serta PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara (PLKK) di Kutai, Kalimantan Timur. Bagaimana di provinsi lainnya? Yang jelas, ini adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, apalagi di saat Covid-19 mewabah. Berapa ratusan ton limbah medis corona yang tidak bisa dimusnahkan.

Saratnya peraturan menyebabkan pihak ketiga (perusahaan swasta) tidak berkutik dibuatnya. Seperti Peraturan Pemerintah No 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Peraturan Menteri LHK No 56/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah di Fasyankes, dan Kepmenkes No 1204/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Dengan peraturan itu, tidak satu pun rumah sakit sanggup mengelola limbah. Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) harus mengikuti peraturan yang tertuang dalam regulasi. Perizinan sangat ketat. Banyaknya perizinan itulah yang bisa menghambat fasyankes mengelola limbah sendiri.

***

Sekali lagi diingatkan. Jika tidak dikelola dengan benar, limbah medis rumah sakit bisa membahayakan, terutama bagi tenaga medis dan petugas kebersihan rumah sakit, juga pemulung di TPA, seperti di Bakung.

Risiko yang harus diterima–jika terkena limbah medis B3; bahaya luka atau sayatan akibat tertusuk jarum suntik bekas atau pisau bedah bekas. Racunnya masuk tubuh. Belum lagi luka karena bahan kimia. Apa yang akan terjadi? Bisa-bisa kulit melepuh dibuatnya. Termasuk limbah medis penyakit human immunodeficiency virus (HIV) dan hepatitis.

Dalam pengelolaan fasilitas kesehatan, limbah medis adalah komponen yang tidak bisa diabaikan pengolahannya. Sebab, jika sampai salah langkah,  limbah bisa menjadi sumber penyakit. Seperti limbah infeksius dan benda tajam haruslah melalui proses sterilisasi sebelum dibakar dengan menggunakan alat khusus.

Menteri kesehatan mengatur pengelolaan limbah medis dalam Permenkes No 7/2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Bahwa limbah B3 harus menjalani tahap khusus sebelum dibuang. Begitu pun limbah kimia dalam bentuk cair harus disimpan dalam kontainer. Juga limbah berbentuk cair tidak boleh dibuang langsung ke saluran pembuangan.

Apa yang ditemukan polisi di TPA Bakung dengan 11 jenis limbah, tahukah rumah sakit dan petugas melanggar dan juga memahami peraturan yang diterbitkan menteri? Seperti alat pelindung diri yang dipakai tenaga kesehatan–mengurus pasien Covid-19, haruskah dibuang di TPA?

Dalam peraturan pada limbah farmasi padat dikembalikan ke distributor. Jika jumlahnya kecil atau tidak memungkinkan untuk dikembalikan, harus dihancurkan atau diserahkan ke perusahaan khusus pengolahan limbah B3. Sangat tegas. Bukan lagi dibuang di TPA!

Jika tidak mampu melakukannya, itu limbah harus diserahkan ke perusahaan khusus pengolahan B3. Wajar jika Polda Lampung sangat berkepentingan untuk mengusutnya, karena sudah melanggar peraturan. Apalagi sampah medis yang dibuang ke TPA diangkut truk milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung.

Melanggar ndak ini? Belum lagi aktivitas pembuangan limbah medis itu sudah berlangsung sejak lama. Limbah medis yang menumpuk di TPA Bakung dikumpulkan pemulung dan sebagian dijual ke pengepul. Praktik ini bisa dijerat Pasal 104 UU No 32/2009 tentang Lingkungan Hidup.

Setiap orang yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, bisa dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp3 miliar. Lalu Pasal 40 UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan akan diancam pidana 4 sampai 10 tahun penjara, serta denda Rp100 juta hingga Rp5 miliar.

Maka itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) harus mengawal kasus ini, dan memberikan penguatan kepada aparat agar menangani kasus limbah yang tidak kunjung selesai. Aparat harus tegak lurus untuk kepentingan kesehatan rakyat agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

Jangan sampai kasus ini hanya disanksi administrasi atau ada transaksi di ruang abu-abu, sehingga pelakunya tidak jera. Hukuman yang dijatuhkan akan memberikan efek jera kepada rumah sakit, agar tidak membuang sampah medis infeksius sembarangan.

Ingat. Bukankah ini masuk kejahatan luar biasa dan pidana juga luar biasa. Di TPA Bakung banyak pemulung yang terancam nyawanya. Mereka menggantungkan hidupnya di tempat beracun dan bau busuk ini. Janganlah menggampangkan urusan untuk kepentingan sesaat dan isi kocek rumah sakit!

Publik pun mengapresiasi Pemprov. Melalui Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, persoalan limbah medis B3 dari rumah sakit dan sampah rumah tangga Covid-19 harus diusut tuntas.

Sudah saatnya Lampung memiliki tempat pengelolaan limbah B3. Wali Kota Bandar Lampung yang terpilih harus memprioritaskan pembuatan TPA pemusnah limbah B3. Sehingga dapat dipastikan, semua limbah medis bisa dikelola dan dibuang dengan cara yang benar. ***

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar