#nhpd#bawaslu#pilkada#beritalamtim#politik

NPHD Tak Kunjung Disepakati, Bawaslu Lamtim Tunggu Petunjuk Kemendagri

( kata)
NPHD Tak Kunjung Disepakati, Bawaslu Lamtim Tunggu Petunjuk Kemendagri
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Image


SUKADANA (Lampost.co) – Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri dan Bawaslu RI mengenai polemik Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang belum juga ditandatangani antara Pemkab Lamtim dengan Bawaslu setempat.

Penandatanganan NPHD untuk pengawasan Pilkada Lamtim 2020 antara Pemkab Lamtim dengan Bawaslu setempat itu belum juga teraliasi sampai saat ini, karena Pemkab Lamtim bertahan hanya mampu menyaipkan anggaran dana sejumlah Rp15 miliar, sementara Bawaslu Lamtim membutuhkan dana antara Rp20--22 miliar.

Ketua Bawaslu Lamtim Uslih menjelaskan persoalan mengenai NPHD pengawasan Pilkada Kabupaten Lamtim 2020 memang belum kunjung selesai antara Pemkab dengan Bawaslu Lamtim.

"Persoalan itu belum juga selesai karena hingga hari ini, tak tercapai kesepakatan antara Pemkab dengan Bawaslu Lamtim mengenai besaran anggaran pengawasan Pilkada 2020 untuk Bawaslu setempat," kata dia, Kamis, 17 Oktober 2019.

Lebih jauh dijelaskan oleh Uslih, pada Senin (14 Oktober 2019) Bawaslu Lamtim kembali bertemu dengan TAPD Pemkab Lamtim untuk membahas persoalan tersebut. "Namun pada pertemuan itu TAPD Pemkab Lamtim tetap bertahan bahwa karena keterbatasan dana. Maka hanya mampu menyiapkan anggaran dana sebesar Rp15 miliar. Sementara Bawaslu Lamtim sendiri juga tetap bertahan dengan pengajuan kebutuhan dana pengawasan pilkada 2020 yang mencapai Rp20 hingga Rp22 miliar," jelasnya.

Berita terkait:

NPHD Bawaslu Lamtim Belum Disepakati Pemkab Lamtim

Memang diakui oleh Uslih, pada pertemuan itu disamping menyaipakan dana sejumlah Rp15 miliar untuk kebutuhan pengawasan Pilkada Lamtim 2020, Pemkab setempat juga akan membantu fasilitas gedung Gakkumdu, kendaraan dinas, mebeler Gakumdu, dan lain-lain.

"Hanya saja, meski ada penambahan beberapa fasilitas tersebut, tetap saja tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap proses pelaksanaan tugas pengawasan Pilkada yang akan di lakukan oleh Bawaslu Lamtim pada Pilkada 2020 mendatang," tandasnya.

Djoni Hartawan Jaya







Berita Terkait



Komentar