#anggaran#nphd#bawaslu

NPHD Lamtim dan Lamteng Mandek, Bawaslu Lapor Pusat

( kata)
NPHD Lamtim dan Lamteng Mandek, Bawaslu Lapor Pusat
dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co): Kesepakatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pengawasan Pilkada antara Bawaslu Lampung Timur dan Lampung Tengah dengan Pemerintah Daerah setempat tidak kunjung menemui kesepakatan besaran anggaran pengawasan.

Menyikapi hal itu, Bawaslu Lampung melapor ke Bawaslu RI. Kemudian, Bawaslu RI akan menindaklanjutinya kepada Kementerian Dalam Negeri. 


"Tinggal dua Kabupaten lagi yang belum, Lamtim dan Lamteng. Masih belum ketemu angka, kita tetap komunikasikan kepada Pemda dan menyampaikan perkembangannya kepada Bawaslu RI," kata Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Organisasi, Karno Ahmad Satarya kepada Lampost.co, Rabu, 16 Oktober 2019.


Sesuai hasil rapat koordinasi bersama Kemendagri RI, apabila belum ada kesepakatan NPHD dan angka maka Kemendagri akan turunkan tim dari Jakarta.


"Kita berharap segera selesai dan ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Teman-teman sudah merinci dan sudah di<i>press</i> semaksimal mungkin. Kebetulan dua kabupaten ini luas dan banyak kecamatannya," katanya.


Sementara, Komisioner Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Uslih mengatakan bahwa NPHD masih dalam proses. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Bawaslu Lampung dan merasionalisasikan kebutuhan anggaran pengawasan sesuai jumlah yang dialokasikan Pemda Lampung Timur yakni sebesar Rp15 milliar.


"Hasil pembahasan terakhir 10 Oktober 2019 bersama TAPD Pemda Lamtim dan Kesekretariatan Bawaslu Lamtim dibantu tim keuangan Bawaslu Lampung, setelah dilakukan rasionaliasi ulang, maka kebutuhan Bawaslu di kisaran Rp22 milliar," katanya.

 

Triyadi Isworo

Berita Terkait

Komentar