#nphd#pilkada#beritabandarlampung

NPHD Baru 41 Persen, Tahapan Pilkada Bandar Lampung Bisa Terhambat

( kata)
NPHD Baru 41 Persen, Tahapan Pilkada Bandar Lampung Bisa Terhambat
Ketua KPU Bandar Lampung Dedy Triyadi. Lampost.co/Salda Andala

Bandar Lampung (Lampost.co): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung hingga saat ini belum mendapatkan tambahan anggaran sepenuhnya sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Ketua KPU Bandar Lampung Dedy Triyadi mengatakan saat ini KPU baru menerima 41 persen dana NPHD atau sebesar Rp16 miliar dari Rp39 miliar. Saat ini KPU Bandar Lampung sangat membutuhkan sisa dana Rp23 miliar dari Pemkot yang sampai saat ini belum juga dicairkan.

"Hari Senin (3 Agustus 2020) lalu KPU Kota mengirimkan surat permohonan pencairan anggaran hibah Rp23 miliar kepada Pemkot Bandar Lampung, karena anggaran yang ada di kas KPU hanya mampu untuk membiayai kegiatan tahapan Pilkada hingga awal September," ujar Dedy kepada Lampost.co, Rabu, 5 Agustus 2020.

Baca juga: Mendagri Minta Daerah Penyelenggara Pilkada Cairkan Seluruh Anggaran NPHD

Adapun uang yang tersisa hanya sampai pendaftaran bakal pasangan calon 4-6 September 2020. Menurutnya, jika dalam waktu dekat Pemkot tak kunjung mentransfer dana hibah maka tahapan Pilkada di Bandar Lampung akan terhambat.

"Jika tidak segera ditransfer dari Pemkot, maka agenda tahapan Pilkada bisa terganggu dan terhambat. Sementara dari 7 kab/kota lainnya sudah hampir 100 persen semua dana hibah Pilkada dicairkan. Hanya KPU Bandar Lampung yang masih 41 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negri mengultimatum Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mentransfer 100 persen dana Pilkada dengan batas akhir 15 Agustus 2020. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri DR Ardia mengatakan jika tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi dari Kemendagri terkait dana transfer DAU APBN kepada masing-masing pemerintah daerah mapun kota.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar