#beritalampung#beritalamsel#pajak

Nilai Tagihan Tidak Sinkron, Pemdes Palasjaya Enggan Bayar PBB-P2

( kata)
Nilai Tagihan Tidak Sinkron, Pemdes Palasjaya Enggan Bayar PBB-P2
Petugas PBB-P2 di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, saat menunjukkan SPPT beberapa hari yang lalu. Lampost.co/Armansyah


Kalianda (Lampost.co): Pemerintah Desa Palasjaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, enggan menyetorkan tagihan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) 2022. Hal itu dikarenakan adanya selisih nilai tagihan di surat penagihan pajak terhutang (SPPT) dengan sistem perpajakan.

Kepala Desa Palasjaya Sugiarto mengatakan ketepatan pokok pajak desa setempat sebesar Rp72.693.629 dengan jumlah SPPT 814 lembar. Ia mengakui capaian realisasi PBB-P2 hingga saat ini masih rendah atau jauh dari target 75 persen.

"Gimana kami mau menyetorkan tagihan PBB-P2. Sedangkan, nilai tagihan di SPPT dengan sistem perpajakan tidak sinkron. Ternyata nilai tagihan di sistem perpajakan lebih besar dibandingkan nilai di SPPT. Sedangkan, kami sudah lakukan penagihan kepada masyarakat," kata dia, Sabtu, 3 September 2022.

Baca juga: Cerita Pedagang Pasar Pasir Gintung Penerima Bansos Presiden

Dia mengaku permasalahan selisih nilai tagihan di SPPT dengan sistem perpajakan hingga saat ini tidak ada solusinya. Bahkan, pihaknya dianjurkan untuk melakukan penagihan kembali kepada masyarakat sesuai di sistem perpajakan.

"Konyol kalau kami tagih PBB-P2 lagi ke masyarakat menyesuaikan nilai tagihan di sistem perpajakan. Sedangkan, SPPT sudah diberikan kepada masyarakat. Itu akan menimbulkan pikiran negatif dari masyarakat terhadap Pemerintah Desa Palasjaya," kata dia.

Saat dikonfirmasi, Petugas Operator PBB-P2 Desa Palasjaya, Sabar mengaku sejauh ini pihaknya telah melakukan penagihan pajak sebanyak 252 lembar SPPT dengan nilai tagihan sebesar Rp13.572.785. Namun, 36 lembar diantaranya terdapat selisih nilai tagihan dengan sistem perpajakan.

"Di SPPT, ke-36 lembar itu tertulis total nilai tagihan mencapai Rp2.018.427. Sedangkan, di sistem perpajakan nilai tagihan ke-36 lembar itu sebesar Rp2.748.605. Artinya ada selisih lebih banyak sekitar Rp730.177. Siapa yang mau nombok selisih itu. Belum lagi sisanya ada 216 lembar yang belum ketahuan selisihnya," kata dia.

Sabar mengaku hingga saat ini pihaknya baru menyetor PBB-P2 melalui bank sebesar Rp4.249.689 atau hanya 82 lembar SPPT. Dana tersebut sudah termasuk nilai tagihan di sistem perpajakan dengan selesih lebih besar dari SPPT.

"Dari nilai setoran kami itu seharusnya sudah terbayarkan untuk 98 SPPT PBB. Tapi, biar realisasi tidak kosong atau nihil, terpaksa tetap kami bayarkan dengan jumlah SPPT hanya 82 lembar. Sisanya 16 lembar belum kami bayar karena uangnya sudah untuk menutupi ke-82 lembar itu," kata dia.

Sementara itu, Kepala UPTD Pelayanan Perpajakan Kecamatan Palas, Rusli membenarkan adanya perbedaan nilai tagihan di SPPT PBB dengan sistem perpajakan. Meskipun demikian, pihak desa wajib menyetorkan tagihan PBB-P2 sesuai dengan sistem perpajakan.

"Memang ada ketidak singkronan antara nilai tagihan di SPPT dan sistem perpajakan. Namun, desa harus membayar sesuai di sistem perpajakan. Maka dari itu, petugas PBB-P2 harus kembali menagih ke masyarakat sesuai sistem perpajakan," kata dia.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar