#nasional#ruu-Ketahanan-Keluarga

Negara 'Memaksa' Masuk Dapur Rumah Tangga

( kata)
Negara 'Memaksa' Masuk Dapur Rumah Tangga
Ilustrasi - Medcom.id.

JAKARTA (Lampost.co) -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga terus menuai polemik dan kontroversi. RUU kontroversial ini dianggap mengekang emansipasi kaum perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Pasal 25 draf RUU Ketahanan Keluarga mengatur kewajiban seorang suami dan istri. Pasal itu menjelaskan kesejahteraan keluarga menjadi beban wajib suami. Tugas istri sekadar mengelola dan menjaga keutuhan keluarga.

Salah satu pengusul RUU kontroversial ini politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani. Ia berkilah RUU ini hanya mewajibkan perempuan fokus menjadi ibu rumah tangga. Perempuan tetap dituntut dan wajib mengelola kebutuhan keluarga, meski memilki aktivitas lain.

"Jadi mengatur itu kayak manajer, me-manage, tak mesti dia yang melakukan," kata Netty di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

Pengusul lainnya, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher Parasong. Ia beralasan kehidupan berumah tangga perlu diatur. Anggota Komisi VIII itu menyebut RUU Ketahanan Keluarga diusulkan karena angka perceraian meroket dan memprihatinkan.

"Jadi sekarang ini kenapa rumah tangga dan perceraian itu begitu luar biasa," kata Ali kepada Media Indonesia, Kamis, 20 Februari 2020.

Baca:Psikolog: RUU Ketahanan Keluarga Lecehkan Perempuan

Pernyataan Netty dan Ali Taher sontak bertolak belakang dengan ahli psikologi klinis Ratih Ibrahim. Ia menilai RUU ini kemunduran karena mengembalikan kondisi di era sebelum emansipasi perempuan.

"Ini penghinaan, merendahkan perempuan, melecehkan eksistensi perempuan sebagai insan yang sama mulianya dengan lelaki dalam memberikan kontribusinya bagi kehidupan dan kehidupan bermasyarakat," tegas Ratih kepada Media Indonesia, Kamis, 20 Februari 2020.

Menurut dia, RUU itu terlalu mengatur urusan domestik rumah tangga warga negara. Seolah mengesampingkan peran dan kontribusi perempuan yang menonjol di sektor publik.

"Mosok jika suaminya tidak mampu jadi breadwinner (pencari nafkah), istrinya enggak boleh bekerja?" imbuh alumnus Universitas Indonesia (UI) itu.

Alasan RUU ini bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis menurut Ratih bukan jaminan. Kehidupan berumah tangga yang harmonis tercipta atas dasar rasa saling cinta suami dan istri dan menopang satu sama lain.

"Masing-masing keluarga punya dinamika dan romantikanya sendiri-sendiri," jelas dia.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Menurut politikus Partai NasDem sudah tak zaman mengedepankan peran laki-laki. Perempuan bukan objek yang harus selalu diatur dan mengurus pekerjaan rumah.

“Di hadapan hukum semua setara, tak peduli laki-laki atau perempuan.” jelas Rerie, sapaan karibnya.

Baca:Legislator NasDem: RUU Ketahanan Keluarga Abaikan HAM

Entitas keluarga adalah ranah pribadi. Pemerintah tidak perlu repot-repot mengatur urusan internal keluarga, pola asuh anak, dan peran anggota keluarga.

Hubungan dinamika berumah tangga berbeda setiap individu. Tak semua hal bisa disamaratakan dan diatur dalam undang-undang.

"RUU Ketahanan Keluarga mestinya tidak tendensius. RUU ini mengabaikan HAM sekaligus melegitimasi posisi perempuan sebagai tiyang wingking," ujar Rerie.

Berikut pasal yang mengatur kewajiban suami dan istri dalam keluarga dalam RUU Ketahanan Keluarga:

Pasal 25

(1) Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
antara lain:

a. sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga;

b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan
seksual, dan penelantaran;

c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta

d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

(3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; b. menjaga keutuhan keluarga; serta
c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar