#demokrat#gerindra

Nasib Demokat dan Gerindra di Tangan Jokowi

( kata)
Nasib Demokat dan Gerindra di Tangan Jokowi
Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani

Jakarta (Lampost.co):  Keputusan Partai Gerindra dan Demokrat masuk dalam kabinet ada di tangan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan (PDIP) selaku partai induk Jokowi tak mau mencampurinya.
 
"PDIP menyerahkan kepada keputusan politik Presiden selaku pemegang prerogatif kabinet," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Basarah menyebut PDIP mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjalin komunikasi dengan partai koalisi Jokowi, seperti NasDem, PKB, dan Golkar. Namun, ia tak berspekulasi langkah ini sebagai upaya Prabowo masuk ke dalam koalisi pemerintah.

Basarah juga tak mengetahui apakah langkah Prabowo atas permintaan Jokowi. Namun, menurut dia, tradisi saling bertemu dan berkomunikasi antarpimpinan partai mesti dirawat.
 
"Sehingga kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, salah paham, dengan pertemuan itu kalau bahasa Islamnya tabayyun, klarifikasi, hal-hal yang berbeda pendapat, selisih paham itu bisa dimusyawarahkan," ujar dia.
 
Isyarat Gerindra, PAN, dan Demokrat merapat ke kubu Jokowi ditandai dengan pertemuan ketua umum masing-masing partai dengan Jokowi beberapa hari terakhir. Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 10 Oktober 2019.
 
Selang sehari, giliran Prabowo yang menemui Jokowi di Istana Merdeka. Kemudian Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sowan ke Jokowi pada Senin, 14 Oktober 2019.
 
Kehadiran ketiga ketua umum partai oposisi itu bak isyarat pemerintah bakal merangkulnya ke dalam koalisi. Apalagi, seusai Pemilu 2019, tanda-tanda ketiga partai itu bergabung dengan pemerintah sudah sangat jelas.
 
Jokowi juga mengisyaratkan hal serupa. "Kami berbicara banyak mengenai kemungkinan Gerindra masuk ke koalisi. Belum final," kata Jokowi dalam konferensi pers bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019.
 

Medcom.id



Berita Terkait



Komentar