#bandarlampung#lampung#NasDem

NasDem Konsen Hapuskan Kekerasan Seksual Pada Perempuan

( kata)
NasDem Konsen Hapuskan Kekerasan Seksual Pada Perempuan
Foto. Dok. MI

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Partai NasDem terus bergerak untuk peduli dan konsen terhadap perempuan dan anak. Partai restorasi perubahan tersebut terus mendorong untuk mengesahkan rencana undang undang penghapusan seksual.

Wakil Ketua Bidang Perempuan, Anak dan Kesehatan DPW Partai NasDem Provinsi Lampung, Vony Reyneta Doloksaribu mengatakan data Komnas Perempuan tahun 2001-2011, setiap hari setidaknya terjadi kekerasan seksual terhadap 35 perempuan. Artinya,setiap dua jam sekali terjadi kekerasan seksual terhadap 3 perempuan.

"Penanganan kasus kekerasan seksual seringkali terkendala oleh lemahnya kekuatan pembuktian karena tidak adanya saksi dan alat bukti yang mendukung. Rata-rata korban melaporkan kasusnya dalam jeda waktu yang cukup lama dengan kejadian perkaranya," katanya kepada Lampost.co, Jumat (30/11/2018).

Selain itu adanya ketimpangan relasi antara korban dan pelaku semakin korban tidak berdaya untuk menuntut pelaku atas kekerasan seksual yang dilakukannya. Ia mengatakan saat ini RUU Penghapusan kekerasan seksual sedang dalam pembahasan di tingkat DPR. Dalam RUU ini dinyatakan bahwa semua orang karena perempuan dan laki-laki bisa menjadi korban. 

"Hal progresif lain yang juga diperjuangkan dalam RUU ini adalah adanya istilah penghapusan kekerasan seksual.istilah kekerasan seksual menggambarkan sebuah serangan terhadap tubuh dan martabat kemanusiaan," kata Sekretaris Garnita (Garda Wanita) DPW NasDem Lampung ini

Ia berpendapat bahwa dengan demikian dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual secara jelas tidak mengatur cara berpakaian mengapa karena yang diatur adalah larangan melakukan kekerasan seksual dalam bentuk apapun terhadap setiap orang tanpa melihat pilihan berpakaian korban. Vony menyebutkan persoalan kekerasan seksual seharusnya menjadi perhatian semua pihak.

"Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja. Oleh karenanya perjuangan melawan kekerasan terhadap peeempuan butuh perlindungan yang kuat oleh negara," katanya.

Perempuan sudah seharusnya berperan dalam merekonstruksi kebenaran dan keadilan. Tantangan paling berat adalah bagaimana peespektif keadilan gender juga hadir dalam hukum positif di indonesia khususnya hukum pidana. Desakan mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merupakan sebagai bentuk kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. 

"Kampanye ini dilakukan tiap tahun dimana berlangsung ditiap tanggal 25 november sebagai hari peringatan internasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan sampai dengan tanggal 10 desember sebagai hari peringatan internasional hak azasi manusia," tutupnya. 

Triyadi Isworo



Berita Terkait



Komentar