#refleksi#pilkada2020#weekend

Nalar Cakada

( kata)
Nalar Cakada
dok Lampost.co

PEMILIK kemenangan itu tidak lagi dimonopoli partai politik! Buktinya? Pesta demokrasi yang berlangsung di Lampung pada September 2020, tercatat ada pendatang baru melalui jalur perseorangan atau independen. Biaya murah untuk kendaraan politiknya berlaga pada pemilu kepala daerah (pemilukada) ketimbang mengantongi rekomendasi partai.

Ini sejarah bagi Pemilukada serentak Bandar Lampung, pertama kali diikuti dua pasangan calon independen yakni Firmansyah-Bustomi Rosadi dan Ike Edwin-Zam Zanariah Ibrahim. Untuk Kota Metro, pasangan Wahdi-Qomaru Zaman, dan Kabupaten Lampung Timur Sugianto-Masrizal.

Menunggu surat rekomendasi partai politik salah satu syarat menjadi calon kepala daerah (cakada) yang penuh ketidakpastian. “Ada rupa ada harga,” kata seorang bakal calon kepala daerah di Lampung yang curhat kepada tim suksesnya. Sudah menjadi rahasia umum, setiap partai memasang tarif tinggi untuk memperoleh surat sakti bernama rekomendasi.

Yang lebih ngenes lagi, kata bakal calon tadi, setoran surat rekomendasi itu belum termasuk biaya atribut dan operasional mesin partai yang bergerak pada masa kampanye. Bandingkan calon dari perseorangan? Kecerdasan itu terlihat. Biaya politik–duit surat sakti itu bisa dialihkan ke pos lainnya, dan calon independen tidak harus terikat dengan urusan partai politik.

Usai pesta, pemenang pemilukada–harus mengembalikan biaya politiknya yang terkuras selama pencalonan. Dia pun sibuk mengisi kembali pundi-pundi kekayaannya. Tapi ada juga partai yang menjunjung tinggi “tanpa mahar” untuk memperoleh surat rekomendasi. Partai NasDem, contohnya.

Partai lainnya? Seorang kader saja harus merogoh isi kocek dalam-dalam untuk urusan surat sakti. Apalagi bukan kader. Mereka bersiap-siap melego harta kekayaan di ruang pegadaian dan bank, bahkan harus dijual. Dengan kehadiran calon independen ini, dia mampu memenangi pemilukada, mampu membersihkan biaya tinggi sebuah pesta demokrasi.

Menunggu surat rekomendasi partai politik salah satu syarat menjadi calon kepala daerah (cakada) yang penuh ketidakpastian.

Pemilukada 2020 yang serentak digelar September nanti berlangsung di 270 daerah. Pemilihan gubernur di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Untuk Lampung saja ada dua kota dan enam kabupaten berhelat pemilukada yakni Kota Bandar Lampung dan Metro. Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, Way Kanan, dan Kabupaten Pesisir Barat.

Untuk calon independen yang pernah memenangi Pemilukada di Lampung ini pada 2010 adalah Satono, bupati Lampung Timur. Dia unggul. Pendalang ini memperoleh 49,89% suara. Sementara pesaingnya mengantongi 32,41%. Paling tidak, calon independen 2020 yang mendaftar di KPU membawa harapan baru bagi daerah dan pemilih cerdas.

Peluang calon independen memenangi pemilukada sangat terbuka lebar. Tergantung kepiawaiannya mengisi ruang kosong yang tidak digarap oleh calon dari partai politik. Anak–anak bangsa semakin cerdas melawan hak istimewa produk parlemen yang berasal dari partai.

Kehadiran empat calon independen pada Pemilukada Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Timur harus mampu memberikan pelajaran berharga dan mendorong partai yang selama ini hidup di atas menara gading. Pastinya golongan putih (golput) akan digarap oleh calon independen.

***

Pemilukada apalagi banyaknya bermunculan calon independen sebagai sarana terbaik bagi pendidikan politik anak-anak bangsa. Pesta rakyat yang digelar lima tahun merupakan ajang taruhan memilih pemimpin yang akan menyehatkan daerah. Rakyat harus berpikir dengan nalar bukan bayaran.

Tanpa mahar dan bayaran, dipastikan calon wali kota dan bupati tidak lagi berpikir menguras duit rakyat untuk mengembalikan modalnya selama pencalonan. Sebuah daerah yang sehat dari praktik korupsi–pasti kepala daerah berpikir negarawan. Tidak rakus serta menjunjung tinggi aspirasi rakyat tanpa reserved.

Dalam ruang pemilukada selama 15 tahun terakhir ini, pesta teramat mahal karena biaya tinggi. Kerja politik yang digelar partai harus memberi mahar atau duit sewa perahu guna mendapatkan tiket pesta. Belum lagi “serangan fajar” yang dipatenkan calon kepala daerah menjelang pesta berlangsung. Inilah biaya yang harus dikeluarkan untuk memenangi pertarungan!

Tanpa mahar dan bayaran, dipastikan calon wali kota dan bupati tidak lagi berpikir menguras duit rakyat untuk mengembalikan modalnya.

Tidak bisa dielakan jika kepala daerah harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menguras duit rakyat. Sejak berdiri lembaga antirasuah Desember 2002 hingga 2019, tercatat 119 kepala daerah dibui karena kasus korupsi. Banyak gubernur, bupati, dan wali kota yang ditahan itu, sebuah drama antara hak berdaulat dan kesejahteraan rakyat yang bertaruh di ruang barter kekuasaan.

Ingat! Politik tidak lagi senapas dengan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Pada praktiknya, ia bersekutu dengan politik modal yang monolitik dan bersiap menyengsarakan rakyat. Pada Pemilukada Serentak 2018–berlumuran politik uang. Begitupun pesta 2017, Bawaslu menemukan 600 dugaan kasus politik uang tersebar di 101 daerah, berupa dana segar dan bahan sembako yang dilakoni sukarelawan calon kepala daerah.

Berharap Pemilukada 2020 yang banyak diikuti calon independen memberi panutan bagi pemilih tidak berpolitik uang. Pemilih sudah cerdas, tapi masih ada juga yang berpikir pragmatis minta dan menerima sogokan menjelang hari pencoblosan. Beredar lima duit lima puluhan ribu bahkan seratus ribu rupiah yang berlembar-lembar.

Harus berhenti di pemilukada kapan, syahwat modal yang sudah menjual hak-hak politik anak bangsa ini? Fulus (duit) menjadi tuhan bagi meriahnya sebuah pesta demokrasi. Sekali lagi, harusnya perhelatan itu jadi wadah pendidikan politik rakyat bukan mesin reproduksi uang haram.

Karena duit segala-galanya dalam Pemilukada, maka kesepakatan politik pun tidak akan berpisah dengan uang. Semua berjalan jika ada uang. Partai politik juga calon kepala daerah harus mengampanyekan–lahirnya pemimpin yang berintegritas, memiliki gagasan, kapabilitas–bukan karena lingkungan serta mempunyai jaringan luas.

Hari ini, pemilukada masih melahirkan pemimpin lima tahunan yang supersibuk mengembalikan modal–membayar utang akibat pesta. Ia piawai bermain akrobat meminta setoran proyek, serta membuat kebijakan prokorupsi. Jadi, kapan berhentinya cara-cara biadab ini? Saat kampanye berjanji menyejahterakan, tapi pada praktiknya diam-diam menguras uang rakyat!  ***

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar