#spi#bandarlampung

Naikan SPI, Pemkot Bandar Lampung Promosikan Layanan

( kata)
Naikan SPI, Pemkot Bandar Lampung Promosikan Layanan
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana tanggapi soal SPI yang rendah. (Foto:Lampost/Umar Robani)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan akan menggenjot sosiasliasi layanan yang dimiliki pemerintah Kota Bandar Lampung kepada masyarakat luas. Hal ini berkaian dengan raport Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Bandar Lampung yang hanya 65 persen, masuk kategori sangat rentan tindak pidana korupsi.

Menurut Wali Kota, pemerintah telah memiliki sejumlah layanan dengan sistem online.

Ia menyampaikan, masyarakat banyak yang belum tahu pemerintah sudah berinovasi untuk mempermudah akses layanan. Sistem itu dibuat untuk menghindari adanya oknum-oknum nakal yang merugikan masyarakat.

"Sekarang kami akan mempromosikan lagi kepada masyarakat agar mereka tahu sudah banyak program digitalisasi pemerintah," jelasnya, Minggu, 25 September 2022.

Selain informasi layanan, masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui keberadaan SPI. Ia telah berkoordinasi lintas OPD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengisi survei itu.

Tidak hanya masyarakat sebagai pengguna, pegawai pemerintah juga diminta untuk mengisi SPI sebagai penyedia layanan. Terkait hal itu pihaknya juga sempat melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan OPD bersama KPK.

"Kami akan promosikan juga SPI ini, pemerintah kan punya pamong, linmas, RT, mereka akan kami minta untuk mempromosikan ini," jelasnya.

Sebelumnya, Pj Sekda Bandar Lampung, Sukarma Wijaya menyampaikan, SPI merupakan aspirasi masyarakat sebagai masyarakat bagi pemerintah. Untuk itu, masyarakat mesti terlibat dalam mengisi SPI yang dilakukan KPK.

Ia berharap, kegiatan Roadshow Bus KPK di Bandar Lampung bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam SPI. Terlebih edukasi telah dilakukan disejumlah titik keramaian untuk mendekatkan KPK kepada masyarakat.

"Roadshow Bus KPK ini harapannya bisa meningkatkan SPI yang dilakukan KPK bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung," ujarnya.

Diketahui dalam SPI yang dilakukan KPK terdapat tujuh elemen pengukuran, yaitu transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

Sri Agustina








Berita Terkait



Komentar