#kudetamiliter#myanmar

Myanmar Terancam Perang Saudara

( kata)
Myanmar Terancam Perang Saudara
Kondisi di Myanmar disebut-sebut oleh PBB bakal mengarah ke perang saudara. AFP


Myanmar (Lampost.co) -- Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet memperingatkan situasi mengerikan di Myanmar sejak kudeta Februari mendorong negara itu menuju kemungkinan perang saudara, dan dapat memicu ketidakamanan kawasan.

Berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet menyesalkan bahwa Myanmar dalam beberapa bulan terakhir telah berkembang dari krisis politik menjadi bencana hak asasi manusia multi-dimensi.

"Penderitaan dan kekerasan di seluruh negeri adalah prospek yang menghancurkan bagi pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kemungkinan kegagalan negara atau perang saudara yang lebih luas," katanya.

Selain itu, dia juga memperingatkan bahwa perkembangan bencana di Myanmar sejak kudeta menghasilkan potensi yang jelas untuk ketidakamanan besar-besaran, dengan dampak untuk wilayah yang lebih luas. Myanmar telah mengalami aksi protes massal dan tanggapan militer yang brutal sejak kudeta pada 1 Februari yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

"Apa yang dimulai sebagai kudeta oleh militer Myanmar dengan cepat berubah menjadi serangan terhadap penduduk sipil yang semakin meluas dan sistematis," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Sejak kudeta, katanya, hampir 900 orang tewas, sementara sekitar 200.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pada saat yang sama, setidaknya 5.200 orang telah ditangkap secara sewenang-wenang, termasuk lebih dari 90 wartawan, menurut angka PBB, sementara delapan media besar terpaksa ditutup.

Bachelet juga menunjuk beberapa laporan penghilangan paksa, penyiksaan brutal dan kematian dalam tahanan, serta penangkapan kerabat dan bahkan anak-anak dari orang-orang yang dicari oleh pihak berwenang.

"Keputusasaan meningkat," katanya memperingatkan, seraya menunjukkan bahwa orang-orang di seluruh negeri sekarang telah mengangkat senjata dan membentuk kelompok perlindungan diri.

"Kelompok oposisi bersenjata yang baru dibentuk ini telah melancarkan serangan di beberapa lokasi, yang ditanggapi oleh pasukan keamanan dengan kekuatan yang sepadan," lanjutnya.

Dia pun khawatir eskalasi kekerasan tersebut bisa memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi warga sipil. Mantan Presiden Chili itu meminta semua aktor bersenjata untuk menghormati dan melindungi warga sipil dan struktur sipil seperti pusat kesehatan dan sekolah.

Dalam lima bulan terakhir, setidaknya ada 240 serangan terhadap fasilitas dan personel perawatan kesehatan, katanya, yang antara lain melumpuhkan pengujian, pengobatan, dan vaksinasi covid-19 secara serius.

Dia pun menekankan bahwa sangat penting bagi komunitas internasional untuk bersatu dalam menekan militer untuk menghentikan serangan yang terus menerus terhadap rakyat Myanmar dan mengembalikan negara itu ke demokrasi.

Winarko







Berita Terkait



Komentar