#KORUPSI#MUSTAFA

Mustafa Bakal Buat Laporan ke KPK soal Aliran Uang ke Parpol

( kata)
Mustafa Bakal Buat Laporan ke KPK soal Aliran Uang ke Parpol
Suasana jalannya persidangan vonis Mustafa di PN Tanjungkarang, Senin, 5 Juli 2021. Lampost.co/Zainuddin


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kuasa Hukum Mustafa M. Yunus berencana membuat laporan atau pengaduan masyarakat (Dumas) ke KPK RI, terkait aliran uang dari eks Bupati Lampung Tengah tersebut ke pihak lain. Laporan tersebut terkait uang sekitar Rp13 miliar yang mengalir ke petinggi dari dua partai politik saat kontestasi Pilgub Lampung 2019.

"Konsepnya ada dari pertimbangan majelis hakim. Uang itu kemana-mana. Kami bisa buat laporan baru ke KPK atau lainnya," ujar M. Yunus, Jumat, 9 Juli 2021.

Menurutnya, pengaduan tersebut karena vonis uang penggganti Mustafa senilai Rp17,14 miliar sangat berat. Padahal, tidak dinikmati oleh Mustafa.

"Itu juga sudah terungkap di fakta persidangan (aliran uang)," katanya.

Baca juga :Mustafa Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp17,1 M Kasus Fee Proyek

Terkait vonis majelis hakim, Mustafa memilih untuk menerima vonis. Ia tidak mengajukan banding. Jaksa Penuntut Umum (JPU)  KPK, Taufiq Ibnugroho mengatakan aliran uang ke partai bersumber dari ijon proyek dan menjadi tanggung jawab Mustafa.

"Tidak menutup kemungkinan jika nanti ada pengembangan perkara Lampung Tengah," ujarnya.

Terhadap vonis majelis hakim, KPK saat ini masih memilih pikir-pikir terlebih dahulu. Taufiq akan melaporkan vonis ke pimpinan KPK.

"Maksimal tujuh hari Penuntut Umum KPK akan mengambil sikap apakah menerima putusan atau akan melakukan upaya hukum Banding," katanya.

Baca juga:Jaksa KPK Ikuti Sidang Vonis Mustafa via Daring

Diberitakan sebelumnya, Mustafa divonis empat tahun penjara, dalam sidang korupsi fee proyek Pemkab Lampung Tengah, tahun anggaran 2018 pada sidang di PN Tipikor  Tanjungkarang, 5 Juli, 2021.

Dalam sidang tersebut, Mustafa hadir secara daring dari LP Sukamiskin. Jaksa Penuntut Umum KPK Taufiq Ibunugroho juga hadir via daring lantaran adanya pemberlakuan PPKM Darurat Jawa dan Bali.

Menurut majelis hakim, eks Bupati Lampung Tengah itu terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

 

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar